Merdeka.com - Pemerintah memperluas cakupan sektor riil yang akan dapatkan paket stimulus keringanan pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi virus Covid-19 pada perusahaan.

"Ada paket yang terkait dengan sektor riil yang sudah dilaporkan ke Presiden terkait dengan perluasan sektor yang mendapat stimulan perpajakan, untuk itu ada yang sudah diputuskan KUR, PNM, Pegadaian sektornya diperluas nah sektor yang tercakup itu penambahan," kata Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo melalui siaran telekonference, Rabu (22/4).

Airlangga menjelaskan sektor yang akan mendapatkan paket stimulus tersebut diperluas sesuai dengan relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dia menjelaskan, sektor yang tercakup penambahan yaitu sektor pertanian, kehutanan perikanan. Kemudian, sektor pertambangan dan penggalian ada 27 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia), industri pengolahan 127 KBLI, pengadaan gas listrik gas uap air panas dan air dingin 3 KBLI, dan pengelolaan air limbah daur ulang sampah 1 KBLI.

Tidak hanya itu, sektor konstruksi 60 KBLI, perdagangan besar eceran reparasi peralatan atau bengkel mobil dan sepeda motor 193 KBLI. Kemudian pengangkutan dan pergudangan 85 KBLI.

Airlangga juga menjelaskan sektor penyediaan akomodasi makan minum 27 KBLI, informasi dan komunikasi 36 KBLI, aktivitas keuangan dan asuransi 3 KBLI, Real estate 3 KBLI, dan servis jasa profesional ilmiah dan teknis 22 KBLI.

Sektor Pariwisata

Airlangga juga menyebutkan, penyewaan gudang usaha, tenaga kerja, termasuk pariwisata juga mendapatkan sebanyak 19 KBLI, pendidikan 5 KBLI, kesehatan manusia dan aktivitas sosial 5 KBLI, industri pariwisata kesenian hiburan dan rekreasi 52 KBLI, dan aktivitas jasa lain 3 KBLI, serta perusahaan di kawasan berikat.

"Ada 440 KBLI dan jumlah usulan tambahan sebanyak sebanyak 761 KBLI termasuk 118 KBLI perluasan insentif total 1081 KBLI dan perusahaan di kawasan berikan di PMK 23," jelas Airlangga.

Sebelumnya diketahui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan pemerintah telah menambah 11 sektor usaha baru yang bakal menerima keringanan pajak di luar yang sudah masuk daftar dalam stimulus II. Tambahan sektor ini dilakukan dalam rangka meredam dampak Covid-19 terhadap ekonomi.

Adapun insentif pajak ini berupa relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dalam jangka waktu tertentu, PPh Pasal 25 setoran Masa yang dikurangi atau didiskon 30 persen, dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan batasan yang dinaikkan menjadi Rp5 miliar," kata dia dikutip dari laman resminya, Selasa (21/4).