Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

Merdeka.com - Ketua Bappeda Provinsi DKI Jakarta Andi Baso mengatakan PT Jakarta Monorail, selaku pemegang konsesi dan juga investor, meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorail dan sekitarnya diberikan secara gratis. Hal ini menjadi ganjalan karena melanggar aturan.

"Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf tidak mau. Kalau tidak minta gratis sebetulnya sudah jalan," ujarnya di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (19/4).

Menurutnya, konsorsium yang mayoritas sahamnya dikuasai Ortus Holding ini, juga kesulitan dalam skema pembiayaan. Hingga kini, Jakarta Monorail belum menuntaskan skema pembiayaan untuk proyek monorel dalam kota. Maka Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI dan Jakarta monorail belum dilakukan.

"Untuk PKS belum. Gubernur masih hati-hati," jelas dia.

Diakuinya, bisa saja Pemprov DKI memberi izin pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan non tiket kepada Jakarta Monorail namun harus tertuang di dalam perjanjian sewa.

"Aset tidak bisa diberi tapi bisa pinjam pakai, tidak ada yang gratis. Mau nabrak aturan?," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, PT Jakarta Monorail mengaku tidak memiliki uang untuk melanjutkan membangun monorail. Tiga dokumen penting, financial crossing, kajian teknis dan legal aspek, tidak menjadi masalah bagi PT JM. Karena permasalahan mereka adalah keuangan.

"Tiga dokumen itu sudah ada. Sekarang kan persoalan duit. Katanya itu soal duit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Oleh karena itu, konsorsium yang sahamnya didominasi Ortus Holding ini akan melakukan peminjaman ke bank. Namun, salah satu persyaratan peminjaman uang dari bank adalah harus ada surat garansi dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi, Ahok mengatakan, tidak akan memberikannya. Karena akan memberikan risiko.

"Dia bilang pinjam uang ke bank. Tetapi ada persyaratannya dari bank, kalau harus ada surat garansi dari Pemprov DKI Jakarta. Kita enggak mau dong kasih garansi. Katanya itu persyaratan bangun properti, properti dari mana? Kita sih santai-santai saja," tutupnya.