Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warganya. Pada awal masa pandemi Virus Corona, 1,1 juta penduduk ini sebelumnya ditanggung oleh pemprov DKI kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat karena kekurangan dana.

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta," ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat terbuka bersama DPR, Jakarta, Rabu (6/5).

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by address. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Menteri Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, untuk bantuan sembako Jabodetabek, banyak berita pekan pertama penyaluran kurang dari 10 persen yang dialokasikan. Namun, data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80 persen.

"Ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum Lebaran, 100 persen sudah deliver," tandasnya.

1,2 Juta Warga DKI Terima Bansos PSBB Bahan Pokok, Tak Ada Uang Tunai

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah memulai pendistribusian bantuan sosial kepada warga miskin yang terdampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Target pemberian Bantuan Sosial (Bansos) selama 14 hari, sejak 10 April hingga 24 April sebanyak 1,2 juta orang.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan bahwa warga miskin dan rentan miskin di wilayah mendapatkan bansos tersebut adalah warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Mereka (penerima Bansos) yang terdata dalam DTKS," kata Irmansyah dalam siaran pers, Senin (13/4).

Irmansyah menuturkan, warga yang dimaksud DTKS meliputi;

• Penerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta

• Memiliki penghasilan kurang dari Rp. 5 juta per bulan

• Terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji

• Tutup usaha atau tidak bisa berjualan kembali

• Pendapatan berkurang drastis akibat pandemi Covid-19