Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Sebenarnya rencana ini pernah digagas presiden pertama RI, Soekarno puluhan tahun silam dan mulai diwacanakan kembali beberapa waktu terakhir.

Menurut pakar dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, pernyataan presiden terkait pemindahan ibu kota ini masih sebatas pernyataan politik dan wacana publik. Untuk menjadi kebijakan publik, prosesnya masih sangat panjang. Harus dibahas legislasinya di DPR yang akan mengatur berbagai hal termasuk pendanaan.

Dia menambahkan pemindahan ibu kota ini harus total. "Yang dipindahkan total, ibu kota negara termasuk pemerintahan," ujarnya dalam diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Terkait lembaga ekonomi negara seperti Bank Indonesia bisa saja tetap berada di Jakarta, tapi ibu kota negara tetap harus dipindahkan. Terkait daerah mana yang laik, menurutnya berbagai opsi selalu terbuka. Bisa saja di sekitar Jakarta tapi dengan pengelolaan yang berbeda.

"Seperti usulan Bappenas bisa juga di sekitarnya apakah di Jonggol, Jawa Barat atau di Maja, Banten atau mesti satu kesatuan region megapolitan, bukan metropolis seperti Jakarta sekarang," paparnya.

Opsi lainnya, ibu kota bisa dipindahkan ke luar Jawa, namun harus jelas tujuannya yaitu menyebarkan pusat pertumbuhan dan meletakkan lokomotif besar untuk menarik berbagai gerbong pembangunan. "Ini adalah bagian dari mendorong Indonesia sentris. Kalau selama ini kita selaku Jakarta sentris, Jawa sentris, ini kira-kira nanti akan dekat dengan isu membangun Indonesia dari pinggiran meskipun kita tidak berharap ibu kotanya jauh di pinggir sana," jelasnya.

"Poin pemindahan ibu kota adalah bawa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan dampaknya yang sangat masif terhadap berbagai bidang kehidupan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya di Jakarta membuat seolah olah negeri ini dibangun dari satu pusat," tutur Robert.