Pemerintahan Jokowi lanjutkan kebijakan moratorium hutan SBY
Merdeka.com - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan moratorium izin kehutanan. Menurutnya, keputusan dilanjutkannya moratorium ini atas perintah Presiden Joko Widodo.
"Dalam proses keberlanjutannya apakah kita akan lakukan 2 tahun sekali atau langsung. Ini sesuai dengan keputusan presiden," kata Siti di Jakarta, Senin (27/4).
Selain itu, Siti mengaku pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan illegal logging. Hal ini bercermin dari kasus Labora Sitorus yang memiliki harta berlimpah dari penebangan kayu ilegal.
"MoU-nya juga sudah berimplementasi ketika ada illegal logging yang sudah kita bilang ke OJK, kita tidak melayani. Contoh kasus Labora Sitorus," ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan bahwa moratorium penebangan hutan terus dilanjutkan. Semua kayu akan diambil harus melalui hutan industri. "Jadi hutan industri, sekarang tidak boleh lagi ambil dari pada hutan alam," terang JK.
Seperti diketahui, pada 2013, dilansir dari Antara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang perpanjangan moratorium izin kehutanan. Inpres No.6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tersebut berlaku selama dua tahun sampai 2015.
Dalam Inpres tersebut ada tiga hal utama yang harus dikerjakan penerima instruksi, yakni perbaikan tata kelola hutan dan gambut, peninjauan izin, serta adanya satu peta kehutanan.
Tujuan utama Inpres moratorium hutan adalah menjaga luasan hutan di Indonesia, bahkan kalau bisa menambah luasannya. Aturan ini membuat semua pejabat negara diinstruksikan untuk menjaga keberadaan alam hutan yang tersisa, sehingga tidak boleh ada perizinan untuk hutan alam baik oleh menteri maupun pejabat daerah termasuk untuk tata ruang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mimpi Jokowi: Konser Besar Bakal Digelar di IKN
Presiden juga berharap IKN nantinya bisa menjadi menjadi pusat ecotourism atau wisata lingkungan seiring penataan kawasan hutan di sana.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk
Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca Selengkapnya