Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintahan Jokowi lanjutkan kebijakan moratorium hutan SBY

Pemerintahan Jokowi lanjutkan kebijakan moratorium hutan SBY Ilustrasi hutan. ©2013 Merdeka.com/Shutterstock/Dave Allen Photography

Merdeka.com - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan moratorium izin kehutanan. Menurutnya, keputusan dilanjutkannya moratorium ini atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Dalam proses keberlanjutannya apakah kita akan lakukan 2 tahun sekali atau langsung. Ini sesuai dengan keputusan presiden," kata Siti di Jakarta, Senin (27/4).

Selain itu, Siti mengaku pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan illegal logging. Hal ini bercermin dari kasus Labora Sitorus yang memiliki harta berlimpah dari penebangan kayu ilegal.

"MoU-nya juga sudah berimplementasi ketika ada illegal logging yang sudah kita bilang ke OJK, kita tidak melayani. Contoh kasus Labora Sitorus," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan bahwa moratorium penebangan hutan terus dilanjutkan. Semua kayu akan diambil harus melalui hutan industri. "Jadi hutan industri, sekarang tidak boleh lagi ambil dari pada hutan alam," terang JK.

Seperti diketahui, pada 2013, dilansir dari Antara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang perpanjangan moratorium izin kehutanan. Inpres No.6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tersebut berlaku selama dua tahun sampai 2015.

Dalam Inpres tersebut ada tiga hal utama yang harus dikerjakan penerima instruksi, yakni perbaikan tata kelola hutan dan gambut, peninjauan izin, serta adanya satu peta kehutanan.

Tujuan utama Inpres moratorium hutan adalah menjaga luasan hutan di Indonesia, bahkan kalau bisa menambah luasannya. Aturan ini membuat semua pejabat negara diinstruksikan untuk menjaga keberadaan alam hutan yang tersisa, sehingga tidak boleh ada perizinan untuk hutan alam baik oleh menteri maupun pejabat daerah termasuk untuk tata ruang.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mimpi Jokowi: Konser Besar Bakal Digelar di IKN

Mimpi Jokowi: Konser Besar Bakal Digelar di IKN

Presiden juga berharap IKN nantinya bisa menjadi menjadi pusat ecotourism atau wisata lingkungan seiring penataan kawasan hutan di sana.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk

10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk

Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.

Baca Selengkapnya