Pemerintahan Jokowi-JK kelola Rp 2.039 triliun uang negara
Merdeka.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Dana buat pemerintahan baru itu senilai Rp 2.039,5 triliun,
Ketua Sidang Paripurna Mohamad Sohibul Iman menyatakan seluruh anggota DPR yang hadir menerima usulan Badan Anggaran.
"Kita menyepakati UU APBN tahun anggaran 2015," ujarnya sambil mengetuk palu di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (29/9).
APBN 2015 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.793,6 triliun. Itu terdiri atas penerimaan dalam negeri, baik dari pajak maupun non-pajak mencapai Rp 1.790,3 triliun, ditambah hibah Rp 3,2 triliun.
Sementara alokasi belanja terdiri atas pengeluaran pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun ditambah Rp 647,04 triliun berupa dana transfer daerah. Alhasil, APBN yang akan dikelola Presiden Terpilih Joko Widodo ini defisit Rp 245,89 triliun.
"Itu setara 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dalam pembacaan hasil panitia kerja APBN.
Paripurna dihadiri 281 anggota DPR yang menandatangani absensi.
Lebih detail, asumsi utama APBN 2015 sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi 2015 ditargetkan 5,8 persen,
2. Inflasi 4,4 persen,
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Rp 11.900 per USD,
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6 persen,
5. ICP USD 105 per barel,
6. Lifting minyak bumi 900.000 barel per hari,
7. Lifting gas bumi 1.248 ribu setara barel minyak per hari,
8. Penerimaan migas Rp 312,97 triliun,
9. PNBP Migas Rp 13,99 triliun dan cost recovery USD 16 miliar,
10. Pendapatan Mineral dan Batu Bara Rp 24,599 triliun,
11. PNBP mineral dan batu bara Rp 16,06 triliun.
Sementara, untuk subsidi energi dianggarkan sebesar Rp 344,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM, BBN, LPG, dan LGV ditetapkan Rp 276,01 triliun dan subsidi listrik Rp 68,68 triliun. Defisit anggaran ditargetkan 2,21 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 245,8 triliun.
Pembiayaan utang pemerintah ditetapkan sebesar Rp 254,8 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp 8,961 triliun.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun
Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya