Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah waspadai rencana pemangkasan belanja AS

Pemerintah waspadai rencana pemangkasan belanja AS Agus Martowardojo. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah mewaspadai penurunan pertumbuhan dari target yang ditetapkan dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai akibat rencana pemangkasan belanja oleh Amerika Serikat (AS). Pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan untuk merespon hal tersebut demi menjaga kestabilan perekonomian Tanah Air.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan akibat kebijakan pemangkasan maka diperkirakan pertumbuhan AS hanya akan mencapai 1,25 persen sampai 1,5 persen. Angka ini menurun setengahnya dibandingkan perkiraan awal.

"Kita tadinya optimis tahun ini AS bisa tumbuh di 2,5 persen sampai 3 persen tapi adanya pemangkasan ini kami perkirakan pertumbuhan itu akan terpangkas sampai 50 persen," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/3).

Agus melanjutkan menurunnya pertumbuhan di AS akan berdampak pada negara-negara dunia termasuk Indonesia. Hal ini menjadi perhatian pemerintah di samping tingginya besaran inflasi dalam dua bulan terakhir.

"Mungkin kondisi itu bisa berdampak penurunan lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan itu musti diawasi," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya menolak usulan Kongres untuk memotong anggaran belanja Rp 822 triliun pada pertemuan Jumat (1/3) malam lalu. Obama yakin akan ada jalan yang lebih baik untuk mengurangi defisit anggarannya tanpa memotong anggaran belanja.

"Jumat lalu saya bertemu dengan Kongres untuk membicarakan pemotongan anggaran belanja. Kebijakan pemotongan anggaran itu sangat tidak cerdas," ungkap dia dalam pidatonya.

Obama berpendapat, dengan pemotongan anggaran belanja tersebut akan menyakiti ekonomi negara Paman Sam. Para ekonom telah memperkirakan bahwa akan ada tambahan 740.000 pengangguran dan pelemahan ekonomi 1 hingga 1,5 persen jika pemotongan tersebut tetap diteruskan.

(mdk/arr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
6,8 Juta Kendaraan Diprediksi Lewati Tol Kelolaan Astra Infra saat Mudik Lebaran 2024

6,8 Juta Kendaraan Diprediksi Lewati Tol Kelolaan Astra Infra saat Mudik Lebaran 2024

Adapun sebaran kendaraannya antara lain Tanggerang-Merak diprediksi sebanyak 3,5 juta kendaraan atau naik 3,6 persen.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024

Kinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024

Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.

Baca Selengkapnya
Dianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Dianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Baca Selengkapnya
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya