Pemerintah uji coba beli elpiji subsidi pakai kartu 'sakti'
Merdeka.com - Pemerintah bakal melanjutkan uji coba distribusi elpiji 3 kilogram secara tertutup. Nantinya, elpiji subsidi tersebut hanya bisa dibeli oleh warga pemegang kartu perlindungan sosial dikeluarkan pemerintahan Jokowi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Nyoman Wiramaja menyebut, pihaknya bakal menguji coba program tersebut di wilayah terisolir. Seperti Bali, Batam, dan Bangka Belitung.
"Ini pilot project dulu, kami lihat nanti bagus atau enggak. Kalau bagus, kami lanjut nasional," pungkas dia di kantornya, Jakarta, Senin (23/3).
Dia mengungkapkan, pemerintah bakal mengisi ulang setiap kartu "sakti" tersebut sebesar Rp 45 ribu per bulan. Dengan uang sebesar itu, warga miskin bisa mendapatkan gas elpiji subsidi.
"Kami kan punya anggaran subsidi Rp 26 triliun. Kalau dibagi dengan jumlah kartu yang ada berarti Rp 42.000 hingga Rp 45.000 per keluarga miskin," katanya. "Subsidi elpiji tidak dicabut, tapi tepat sasaran. Masyarakat yang memang butuh yang bisa membeli."
Sebelumnya, Wiramaja mengatakan uji coba distribusi tertutup elpiji subsidi ini bakal dilaksanakan pertengahan tahun ini. Diharapkan, tahun depan, seluruh depo elpiji di Indonesia sudah menjalankan distribusi tertutup.
Terobosan ini sudah diujicoba di Malang dan Batam. Hasilnya, kebocoran bisa ditekan.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaSubsidi konversi motor listrik juga akan naik dari sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaAda persoalan ketika pemerintah seperti memfasilitasi program Makan Siang Gratis.
Baca Selengkapnya