Follow
Pemerintah Tetapkan Anggaran PC-PEN di 2022 Sebesar Rp294,8 Triliun
Merdeka.com - Pemerintah akan melanjutkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di 2022, sebagai antisipasi perluasan terhadap dampak Covid-19 yang memerlukan anggaran tambahan. Nantinya, program tersebut akan fokus kepada penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan, total anggaran yang diperlukan untuk program ini sebesar Rp294,8 triliun. Di mana jumlah itu terdiri dari kesehatan Rp148,1 triliun dan perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun.
"Jadi pemerintah tetap menyediakan utamanya untuk sektor kesehatan dan perlindungan masyarakat," kata Airlangga, dalam dialog Upaya Bersama Memutus Pandemi Covid-19 dan Membangkitkan Ekonomi, Selasa (24/8).
Anggaran ini pun sangat rendah jika dibandingkan alokasi progam PC-PEN di tahun ini. Di mana, sampai dengan akhir tahun pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp744,7 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memutuskan menambah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun ini menjadi Rp744,75 Triliun. Anggaran ini naik 6,4 persen jika dibandingkan pagu anggaran sebelumnya yang dipatok Rp699,43 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan lonjakan kasus Covid-19. Peningkatan utamanya diperuntukkan untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
"Untuk program penanganan covid-19 dan PEN sekarang dengan keputusan yang tadi telah disetujui oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) akan naik menjadi Rp744,75 triliun," katanya dalam Konferensi pers virtual, ditulis Minggu (18/7).
Jika dirinci alokasi anggaran terbesar masih untuk kesehatan, yakni mencapai Rp214,95 triliun. Jumlah itu naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet (sidkab) sebelumnya sebesar Rp193,9 triliun.
Anggaran baru itu telah menampung perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien Covid-19, penambahan rumah sakit darurat, hingga percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari intercept earmark TKDD.
"Anggaran kesehatan karena ada kenaikan jumlah pasien positif covid-18 kita akan tambah anggaran bidang kesehatan lagi," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sektor pertanian negara itu pun mengalami penurunan produksi, karena kurangnya modal, peralatan, pupuk hingga insektisida yang dibutuhkan oleh para petani.
Baca Selengkapnya
Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca Selengkapnya
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya