Merdeka.com - Pemerintah optimis menang dalam gugatan yang diajukan Churchill Mining Plc di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). "Kan begini ada perusahaan Ridlatama, lalu sama Bupati dicabut izinnya. Kalau dilihat kronologisnya kan Bupati yang tanggung jawab. Menurut data di kita IUP tersebut memang tidak clean and clear," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Thamrin Sihite di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Selasa (10/7).

Thamrin optimis gugatan Churchill Mining Plc tidak akan digubris oleh Arbitrase Internasional. "Saya yakin kalau dilihat dari situ, kita tidak yakin Churchill bisa menang. Kita optimis menang dalam gugatan tersebut," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku tak gentar menghadapi gugatan tersebut. "Kita sebagai negara harus jaga negara kita. kalau kita digugat ya kita hadapi," katanya beberapa waktu lalu. 

Jero menegaskan untuk menghadapi gugatan Churchill Plc, pemerintah telah menyiapkan dokumen sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara. "Kemudian kita siapkan dokumen apa yang kita punya semua sehingga komprehensif, itu mestinya kita harus melindungi negara kita," ujarnya. 

Gugatan muncul ketika Churchill Mining Plc menuding pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyita aset miliknya tanpa adanya kompensasi yang layak. Churchill Mining juga berupaya melakukan negosiasi masalah ini sejak dua tahun silam. Pihak Churcill mengugat pemerintah USD 2 miliar atas persoalan ini.

Perusahaan ini mulai eksplorasi batubara sejak tahun 2008 dengan cara akuisisi 75 persen perusahaan lokal bernama Ridlatama Group. Cadangan batu bara yang ada dikawasan tersebut sebesar 2,73 miliar ton. Dengan potensi penghasilan perusahaan bisa mencapai USD 700 juta sampai USD 1 miliar per tahun, dalam 20 tahun ke depan.