Merdeka.com - Pemerintah mengakui membuka opsi perpanjangan operasional tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Hanya saja, mekanismenya bukan lewat perpanjangan Kontrak Karya yang kerap dikritik pegiat tidak adil bagi Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar menjelaskan, komitmen pemerintah tidak lagi memperpanjang Kontrak Karya pada 2021. "KK, itu hanya berlaku sampai berakhirnya masa KK, tidak akan diperpanjang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/7).

Kendati demikian, kalau tambang yang berkantor pusat di Amerika Serikat tersebut hendak memperpanjang kontrak pengelolaan tambang Grasberg, Papua, maka negosiasinya wajib dijalankan dengan pemerintahan yang berkuasa ketika KK berakhir.

Format perpanjangan kerja sama pun berbeda, mengikuti amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 tahun 2009. "Yang ada nantinya adalah sistem izin usaha pertambangan. (Perpanjangan) tentu dilihat dari segi waktu akan dibahas pada periode yang sesuai," kata Mahendra.

Sejauh ini, tim yang dipimpin Kementerian ESDM sudah menyepakati enam poin amandemen kontrak karya, meliputi penaikan royalti, luas lahan operasi, sampai kewajiban pengolahan hasil tambang.

Mahendra, yang ikut dalam tim tersebut, mengaku kesepakatan ini akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), dan jadi basis dari renegosiasi Freeport Indonesia secara keseluruhan.

Pengesahannya menunggu sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Secara umum dengan Freeport sudah dibahas dan sudah tercapai kesepakatan, tapi harus betul-betul disepakati dan dapat arahan Presiden," ungkapnya.