Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, tidak mau memaksa Freeport dan Newmont untuk implementasikan UU Minerba No 4 Tahun 2009 tentang pemurnian mineral dan batu bara. Menurut Hatta, saat ini masih ada aturan dalam UU Minerba yang belum jelas dan bisa diartikan bermacam-macam.

Pemerintah saat ini tengah meminta ahli hukum untuk meneliti aturan dalam UU Minerba tersebut agar ketika pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah Freeport dan Newmont tidak melanggar aturan yang ada.

"Saya minta ahli hukum untuk meneliti itu. Tunggu saja dan saya sudah minta ESDM dan ahli hukum untuk itu. Kita jangan melanggar hukum dan membuat orang salah menerjemahkan," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Senin (23/12).

Hatta menjelaskan, poin yang menimbulkan kerancuan dalam UU Minerba adalah masalah pemurnian. Dalam UU Minerba memang tidak diatur sampai berapa persen pemurnian harus dilakukan. Namun, Freeport dan Newmont mengklaim pihaknya sudah melakukan pemurnian hingga 95 persen.

"Freeport dan Newmont mereka itu pemurnian sudah 95 persen. Ekspor itu sudah dimurnikan diambil tembaganya 95 persen. Konsentrat tembaganya 95 persen. Dalam UU itu dikatakan tidak ada diatur sampai berapa persen. Mereka sudah ada smelternya dan mengatakan tidak ada UU yang kami (Freeport) langgar," jelas Hatta.

Masalah pemurnian, menurut Hatta, selama ini telah diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) namun memang tidak tercantum dalam UU Minerba. Hatta tidak mau gegabah menyetop ekspor bahan mentah Freeport dan Newmont.

"Kepmen itu pemurnian harus 99 persen, karena ambil tanah. Mereka ambil dimurnikan tembaga sudah mencapai 95 persen. Itu argumentasinya kita harus selesaikan," tutup Hatta.