Pemerintah susun beleid air, pengusaha minuman ringan minta terlibat

Merdeka.com - Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) meminta pemerintah melibatkan pengusaha dalam penyusunan draf peraturan pemerintah terkait Pengusahaan sumber daya air dan sistem penyelenggaraan air minum. Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah menggairahkan investasi sumber daya air.

"Kami sangat berharap keterlibatan dunia usaha. Kami berharap aspirasi industri minuman dapat diserap," kata Sekretaris Jenderal ASRIM Soeroso Natakusuma kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/4).

Sejauh ini, kata dia, izin yang telah dikeluarkan pemerintah untuk industri ini masih berlaku. Namun, pihaknya dibuat resah dengan peraturan baru yang akan dibentuk.

"Kita dapat air atau tidak, ini masih masalah, mohon ini dipertimbangkan," ujarnya.

Soeroso mengaku juga telah menemui petinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencari titik terang persoalan ini. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bila tidak ada titik temu.

"Jika masalah ini belum juga ada jalan keluar, kami berharap dapat bertemu dengan DPR untuk mencarikan solusi," terangnya.

Sekedar diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono memanggil para pelaku industri minuman untuk membahas tentang rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM). Ini guna mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, juga sedang disiapkan draf peraturan presiden tentang dewan sumber daya air, draf keppres tentang pembentukan Dewan SDA Nasional. Kemudian, beberapa draf peraturan menteri menginduk pada UU Nomor 11/1974 tentang Pengairan dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.