Pemerintah Sudah Cairkan Rp4,2 Triliun untuk BSU Rp600.000 per Pekerja
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat telah mencairkan anggaran untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp4,2 triliun hingga 30 September 2022. Dana tersebut telah disalurkan kepada 7,1 juta pekerja atau buruh dalam rangka menahan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"BSU sudah dicairkan Rp4,2 triliun untuk 7,1 juta pekerja," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10).
Sri Mulyani mengatakan pencairan BSU hingga kini masih terus berlangsung. Sebab anggaran yang diberikan pemerintah untuk program ini sebesar Rp9,6 triliun.
"BSU sudah cari dari anggaran Rp9,6 triliun sebesar Rp 4,2 triliun," kata dia,
Sebagai informasi, program ini menyasar 16 juta pekerja yang gajinya maksimal Rp3,5 juta atau setara UMR di wilayahnya. Masing-masing penerima program BSU akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 untuk satu kali penyaluran.
BSU Tahap 6 Cair
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap VI sudah dilakukan oleh pemerintah sejak hari Kamis (20/10). Penyaluran tersebut diperuntukkan bagi para pekerja/buruh yang memiliki rekening bank himbara dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan, sebenarnya penyaluran tahap IV akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Kendati begitu setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima dapat menyampaikan data rekeningnya yang aktif di bank himbara.
Sehingga penyaluran tahap IV masih diperuntukkan kepada penerima yang telah memiliki bank Himbara. "Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita salurkan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Kamis (20/10).
Ida mengungkapkan penyaluran tahap ke VI telah disalurkan kepada 776.556 penerima. Secara keseluruhan penerima BSU hingga tahap VI sudah tersalurkan kepada 9.209.089 pekerja/buruh atau setara 71,64 persen.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaWalau dia tak tamat menempuh pendidikan di bangku SD, nyatanya kini ia berhasil menjadi seorang bos dengan punya banyak karyawan.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca Selengkapnya