Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah Jokowi telah mempunyai strategi untuk mengantisipasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah meningkatnya kasus harian Covid-19 beberapa waktu lalu akibat varian Delta yang mudah menular.

"Bapak-ibu yang kami hormati, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah merespon risiko perlambatan laju pemulihan ekonomi," tuturnya dalam webinar bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, Kamis (9/9).

Adapun strateginya, ialah dengan menambah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun ini menjadi Rp744,75 triliun. Menurutnya, peningkatan anggaran utamanya diperuntukkan untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

"Anggaran ini akan mengoptimalkan program kesehatan dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat," bebernya.

Salah satu bentuk implementasinya, yakni meningkatkan porsi bantuan presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk bantuan PKL.

"Ini untuk memberi dukungan bagi usaha informal guna memulihkan perekonomian saat pemberlakuan PPKM," tandasnya.

3 Upaya Pemerintah Perkuat Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui tiga faktor yang menjadi game changer. Pertama yakni melalui investasi di sektor kesehatan.

"Langkah penanganan di bidang kesehatan tetap menjadi prioritas utama untuk mengatasi sumber guncangan," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jakarta, Kamis (3/6).

Intervensi kesehatan dilakukan antara lain dengan pemberian vaksinasi gratis bagi 181,5 juta orang sehingga diharapkan akan mampu mencapai herd immunity pada awal 2022.

Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus digalakkan, baik dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) maupun dengan TLI (tes, lacak, dan isolasi) yang komprehensif.

Kedua, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN terus didorong realisasinya dan selalu dievaluasi penggunaannya. Penyaluran PEN juga terus dipercepat untuk mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif.

"Kalaupun ada usulan-usulan baru, pasti dalam konteks kita sudah mengevaluasi program-program yang ada. Apa yang sudah kita siapkan yaitu Rp699 triliun adalah angka yang sangat besar. Kita dorong terus supaya berjalan efektif dalam mencapai tujuan kita," terang Febrio.

Terakhir, kebijakan reformasi struktural. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan pada sumber daya manusia, infrastruktur, serta upaya perbaikan kemudahan berusaha.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) juga terus dioptimalkan untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.