Merdeka.com - Badan pangan dunia atau FAO memprediksi wabah corona atau covid-19 memicu terjadinya krisis pangan global. Sebab, pasar pangan internasional akan berkontraksi akibat tiap negara berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana menyikapi kondisi itu dengan melakukan intensifikasi lahan pertanian seluas 1,8 juta hektare (ha) yang tersebar di 3,2 juta ha kawasan transmigrasi. Ini sudah termasuk 45.000 Ha lahan gambut transmigrasi di Dadahup Lamunti Kapuas, Kalimantan Tengah.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyatakan program intensifikasi lahan ini sebagai upaya untuk memastikan ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19. Nantinya, program dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta, disamping swadaya transmigran sendiri.

"Krisis pangan akan terjadi sesuai prediksi FAO. Di Indonesia pasti akan terjadi karena covid-19, kita harus berupaya berdikari makanya sektor pertanian digenjot," kata Mendes PDTT melalui video conference, Kamis (14/5).

Dia mengatakan intensifikasi lahan transmigrasi memungkinkan dilaksanakan pada masa tanam musim kemarau bulan Mei 2020. Sehingga diperlukan varietas padi yang tahan pasokan sedikit air, seperti padi gogo.

Intensifikasi produksi padi mencakup peningkatan mekanisasi pertanian, perbaikan irigasi terutama pintu-pintu air yang kurang berfungsi, perbaikan pemupukan dan penggunaan benih unggul padi, serta pengolahan pasca panen. Melalui dukungan pemerintah dan swasta termasuk swadaya transmigran sendiri.

Pada sentra-sentra produksi padi tersebut, KemendesPDTT telah menyediakan rice milling unit (RMU) dan rice milling plant (RMP) dengan kapasitas giling 1,5 ton sampai 3 ton gabah perjam. Dalam pengelolaan mesin-mesin ini membutuhkan manajemen modern yang didampingi para offtaker oleh beberapa bank nasional, seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Menteri Abdul berujar selain mendapatkan dukungan dari kementerian lain, intensifikasi di kawasan transmigrasi juga memiliki dukungan internal melalui dana desa. Setidaknya terdapat 1.430 desa di kawasan produktif itu dengan total anggaran Rp538 miliar dapat digunakan untuk pembiayaan program tersebut dengan pengelolaan tenaga kerja secara padat karya.

Nantinya, 1 juta Ha lahan sawah di kawasan transmigrasi dapat menghasilkan produksi 10 juta ton padi dalam setahun. Karena masih baru ditanam, maka satu sampai tiga tahun akan dikembangkan teknik tumpang sari.

"Dari lahan tumpang sari akan dipanen setidaknya 2 juta ton padi dalam setahun. Sehingga, total cadangan pangan yang diproduksi lahan pertanian transmigrasi terintensifikasi segera mencapai 12 juta ton padi selama setahun," jelasnya.

Cegah Pangan Langka Saat Corona, 255.000 Hektar Lahan Gambut Kalteng Siap Jadi Sawah

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf terus mematangkan rencana pembukaan lahan baru atau lahan gambut untuk dioptimalisasi menjadi sawah. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan berdasarkan hasil rapat dan kajian bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Lembaga terkait, ada sekitar 255.000 hektar lahan di Kalimantan Tengah yang berpotensi bisa dimanfaatkan untuk menjadi sawah.

Dari total lahan tersebut, baru sekitar 164.598 hektare saja yang berpotensi untuk digarap. Kemudian yang sudah ada jaringan irigasi sebanyak 85.456 hektare dan ada 57.195 hektare yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh transmigran dan keluarganya dan ada potensi ekstensifikasi sebesar 79.142 hektare.

"Potensi keseluruhan ini akan dipelajari 3 minggu ke depan di mana akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis kemudian review infentarisasi pengawasan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut, ini yang akan jadi kajian tim dalam 3 minggu ke depan," jelas dia usai melakukan ratas di Jakarta, Rabu (16/5).

Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo menambahkan, saat ini kementeriannya sudah siap dan akan melakukan penanganan khusus di lahan pengembangan rawa gambut. Pihaknya akan berfokus pada 164.000 hektare lebih dulu tahap pertama.

"Kami akan berfokus pada 164.000 hektare dulu tahap pertama yang existing yang bisa kita intervensi dalam agenda cepatnya bisa sampai situ sambil menunggu pematangan lahan seperti rencana pak menko atas perintah presiden untuk lahan di atas 250 - 300 ribu hektare tapi dalam tahap pertama untuk 2020 ini kalau mungkin kita konsentrasi di 164 (ribu hektare) karena penanganan di lahan rawa adalah penanganan ekstra power maksudnya tidak seperti lahan sawah di jawa, atau lahan di dataran rendah dan gunung, dia butuh perhatian khusus," jelas dia.