Merdeka.com - Pemerintah mengaku telah memiliki rencana pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menghindari lonjakan dari kuota yang ditetapkan. Pengendalian konsumsi BBM tentunya berada di kewenangan kementerian terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap langkah pengendalian ini dapat menyelamatkan fiskal negara dari beban yang berlebihan.

"Kami masih optimis bahwa dengan pengendalian itu BBM tidak akan mencapai volume yang kita khawatirkan," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (11/3).

Menkeu menyadari tiap tahunnya selalu terjadi lonjakan konsumsi BBM maka dari itu langkah pengendalian menjadi signifikan untuk dilakukan. Lonjakan signifikan mulai terasa pada rentang waktu 2011 dan 2012.

"Antara tahun 2006-2010 itu kan sebetulnya volume BBM bersubsidi antara 36-38 juta kiloliter dan kemudian terjadi di tahun 2011-2012 meningkat tajam," tuturnya.

Seperti diketahui, realisasi konsumsi BBM bersubsidi 2011 mencapai 41,69 juta kiloliter (kl) atau 103,3 persen dari kuota APBN-P 2011 yang ditetapkan pada level 40,36 juta kl.

Sementara, penyaluran BBM bersubsidi selama 2012 mencapai 45,27 juta KL atau melebihi kuota APBN-P sebesar 40 juta kl. Padahal, tahun lalu pemerintah telah menerapkan pengendalian BBM bersubsidi untuk mobil-mobil PNS dan melalui iklan.

Tahun ini pemerintah telah menyiapkan kuota penyaluran BBM bersubsidi sebesar 50 juta kiloliter. Namun, kuota tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 53 juta kiloliter.