Pemerintah siapkan 3 strategi hadapi harga daging jelang Lebaran

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sepakat membuka keran impor daging sapi untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Sesuai dengan keputusan rapat kerja di Kemenko Perekonomian, pembukaan itu mencakup pemajuan jadwal impor semester dua, menjadi bulan ini.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan aturan untuk membuka keran impor dituangkan oleh Surat Keputusan Bersama menteri dua instansi tersebut. Isinya mencakup tiga strategi penurunan harga daging sapi dan menjaga ketersediaan pasokan.

"Kami sudah berhasil mendapatkan solusi dan itu tercermin dalam beberapa peraturan terkait. Semangatnya ada tiga, membuka pintu untuk pemasukan (daging) prime cut, untuk jenis ini sudah tidak ada peng-kuotaan lagi, kedua akselerasi jatah impor daging yang sudah dipotong tapi non-prime cut, dan ketiga akselerasi sapi bakalan," ujarnya dalam jumpa pers bersama Menteri Pertanian Suswono di kantornya, Jakarta, Senin (27/5).

Sebagai imbas dari kebijakan ini, ada kemungkinan pemerintah harus menambah impor daging di triwulan IV, menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat ditemui terpisah. Sebab, jatah impor semester dua terserap untuk lebaran. Jumlahnya masih dihitung, kemungkinan antara 5.000 hingga 20.000 ton.

"Karena jatah semester dua sudah bisa dimasukkan sebelum lebaran, 3 bulan terakhir di tahun 2013 bagaimana, kan sebagian ditarik maju, jadi ada kemungkinan 3 bulan terakhir butuh ditambah, perhitungan awal 5.000-20.000 ton," ungkap Bayu.

Rencananya, kuota impor untuk triwulan II ditambah menjadi 30.000 ton dari triwulan III. Dengan total kuota daging beku dan sapi bakalan 2013 sebesar 80.000 ton, seharusnya setiap triwulan impor hanya mencapai 20.000 ton.

Di sisi lain, untuk realisasi kuota impor daging tahun ini sampai pertengahan bulan Mei sudah mencapai 11.473 ton daging beku. Sementara sapi bakalan mencapai 12.000 ton.

Harga daging di pasaran saat ini melonjak tinggi mencapai Rp 90.000 sampai Rp 100.000 per kilogram. Hal ini dianggap pemerintah bakal memberatkan masyarakat pada saat menjelang hari raya Lebaran.