Pemerintah segera lelang pengadaan biodiesel
Merdeka.com - Seusai rapat selama dua jam, tim lintas kementerian, PT Pertamina, dan para pengusaha sawit malam ini berhasil mencapai kesepakatan soal penggunaan biodiesel. Bahan Bakar Nabati untuk dicampur solar itu belum selesai lelang lantaran ada ketidaksesuaian harga jual dari Pertamina.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan perbedaan pendapat antara pengusaha dan Pertamina sudah berhasil didamaikan. Namun wujudnya baru kesepakatan formula penghitungan harga jual, belum menyebut angka pasti.
"Pertamina setuju, pengusaha setuju, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terutama karena ini menyangkut subsidi (BBM) juga setuju. Fix dalam bukan dalam pengertian angka, tapi formulanya sudah ketemu," ujarnya selepas rapat di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2).
Pada prinsipnya, ada tiga kesepakatan yang tercapai dalam rapat kali ini. Pertama, pagu subsidi bahan bakar 2014 dipastikan tidak lewat. Kedua, kewajiban mencampur biodiesel dan solar 10 persen nasional dipenuhi. Ketiga, kontrak yang digunakan Pertamina-pengusaha sifatnya jangka panjang.
Bambang menjelaskan, awalnya Pertamina menggunakan acuan Mean of Platts Singapore (MOPS) sebagai dasar harga jual ditambah biaya angkut. Sedangkan, pengusaha minta patokan cukup harga minyak biodiesel supaya mereka masih mendapat keuntungan yang memadai.
"Tadi coba dihitung, memang ada selisih, tapi tadi kita hitung selisih itu masih masuk pagu subsidi BBM yang Rp 3.000 per liter," ungkap Bambang.
Ditemui terpisah, Menteri Perindustrian M.S Hidayat menyatakan, dengan kesepakatan harga antara Pertamina dan pengusaha, maka lelang biodiesel akan segera dijalankan. Dengan formula hasil rapat, maka kontrak bisa dijalankan lebih dari setahun.
"Pasokan biodieselnya supaya bisa berkelanjutan paling tidak selama 3 tahun, jadi kalau ada fluktuasi harga di pasar internasional bisa diamankan," tandasnya.
Tahun lalu, pemerintah telah mewajibkan penggunaan biodiesel sebesar 1,03 juta kiloliter. Hal itu merupakan paket kebijakan ekonomi buat mengurangi volume impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tahun ini, penggunaan bahan bakar nabati yang dicampur dengan BBM ditargetkan meningkat jadi 4,01 juta kiloliter. Bila skenario ini tercapai, maka subsidi energi bisa dihemat Rp 4,6 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJanji Kampanye Prabowo di Bidang Energi: Dorong Produksi Biodiesel hingga Setop Impor BBM
Asalkan dirinya terpilih menjadi presiden periode 2045-2029, Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada energi.
Baca SelengkapnyaBersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lewat Berbagai Upaya, Pertamina Patra Niaga Berperan Aktif Mengurangi Emisi Karbon
Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen mendorong pengurangan emisi karbon.
Baca Selengkapnya18 Maret Hari Biodiesel di Amerika, Ketahui Sejarah dan Manfaatnya
Biodiesel menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPertamina Temukan Sumber Minyak Baru di Tambun-Bekasi
Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaKendaraan Umum Ternyata Lebih Hemat Pakai Bahan Bakar Gas, Harga Satu Liter Cuma Rp4.500
Selain itu, pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, yang mana emisinya sekitar 25-35 persen lebih rendah.
Baca Selengkapnya