Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran program pelatihan kartu prakerja sebesar Rp1 juta menjadi bantuan sosial (bansos). Sebab, desain kartu prakerja yang dirancang pemerintah sebelumnya telah dibentuk murni untuk pelatihan, kemudian digeser fungsinya menjadi bansos.

Pemerintah ingin dana bantuan untuk pelatihan Rp1 juta tetap dipertahankan lantaran desain program sudah cukup baik meski sedikit ada perubahan skema. Namun, program tersebut tetap dibuat untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dengan berbagai pelatihan peningkatan kemampuan kerja dengan berbagai pelatihan yang ada.

"Ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Namun karena outbreak, maka didivide, ada bantalan sosial yang diberikan cash, namun kita tidak boleh give up dengan sistem pelatihannya," ujar dia dalam diskusi virtual melalui akun instagramnya, Jumat (1/5).

Bendahara Negara itu menambahkan, melalui Program Kartu Prakerja pemerintah juga sudah memberi BLT sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan. Besaran tersebut sama seperti program bansos lain yang juga digelontorkan pemerintah.

"Kemudian yang dipersoalkan, perlukah Rp1 juta? Kemarin sudah direview, apakah itu justified, karena yang dipermasalahkan apakah memang kursusnya harganya segitu?," ujarnya

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan terus mengevaluasi program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo itu. Pun dirinya juga tak persoalkan adanya kritik publik terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.

"Kritik-kritik ini bagus, pemerintah jadi tahu kelemahannya di sini, bolongnya di sini dan pemerintah bukan seperti makhluk yang masukan tidak didengar. Kritik sosial seperti ini akan masuk terus," ujar dia.

Serikat Buruh Protes Kartu Prakerja: Saat ini Rakyat Butuh Makan Bukan Pelatihan

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, meminta pemerintah membatalkan program Kartu Prakerja. Pembatalan tersebut diminta karena Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Aspek Indonesia juga menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/5).

Mirah mengatakan, pelatihan online tidak dibutuhkan pada masa pandemi Virus Corona saat ini yang banyak menggerus keuangan rakyat. Rakyat hanya butuh kepastian menyambung hidup dengan bantuan dari pemerintah.

"Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online. Jangan menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Prakerja yang manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat," jelasnya.

Anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja, kata Mirah, sebaiknya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai jaring pengaman bagi korban PHK dampak pandemi Covid-19.

"DPR juga harus tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia," jelasnya.

"Selamatkan uang rakyat. Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," tandasnya.