Merdeka.com - Kementerian Agama, usai memindahkan pengelolaan dana haji kepada perbankan syariah, juga memiliki rencana mengelola investasi dana haji untuk pembelian pesawat terbang. Implementasi rencana ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu mengatakan cara ini dilakukan agar manfaat pengelolaan investasi dana haji bisa langsung dirasakan jamaah. Nantinya transportasi haji bisa menggunakan pesawat ini.

"Sebenarnya investasi ke pesawat terbang sudah dijajakinya sejak beberapa tahun belakangan," ujarnya di Gedung BNI Syariah, Jakarta, Selasa (25/3).

Menurut dia, pihaknya sudah mengkaji keuntungan yang bakal diperoleh dari investasi tersebut. Anggito meyakinkan hal ini menguntungkan semua pihak.

"Kita sudah mengkaji untuk investasi di pesawat, pesawat yang berbadan lebar bisa ada keuntungan, selain itu bisa efisien dana dengan mengurangi jumlah hari masa tinggal di Mekkah," jelas dia.

Namun, keinginan Kementerian Agama tersebut belum dapat terealisasi mengingat pelaksanaan hal tersebut masih menunggu Undang-Undang Pengelolaan Dana Haji yang saat ini tengah di proses di DPR.

"Kita targetkan Oktober nanti bisa selesai, saat ini masih dibahas di DPR, nanti masih akan dimintai pendapat ke para fraksi untuk kemudian disahkan dalam paripurna," ungkapnya.

Dengan adanya UU tersebut nantinya pengelolaan dana haji akan dilakukan khusus oleh Badan Penyelenggaraan Kelola Haji (BPKH) yang secara regulasi berada di bawah langsung Kementerian Agama.

"BPKH nanti diberi mandat melakukan investasi haji yang saat ini mengendap, misalnya investasi portofolio, investasi emas dan investasi langsung tadi yang terkait dengan haji, jadi nanti BPIH yang akan mengeksekusi," papar dia.

Selain investasi di pesawat, hal yang akan dijajaki adalah investasi di pondokan haji dan rumah sakit haji di Arab Saudi.

Sebagai informasi, Kementerian Agama memegang dana haji masyarakat Indonesia sebesar Rp 65 triliun. Dana tersebut saat ini disalurkan di sukuk negara sebesar Rp 35 triliun dan di perbankan sebanyak Rp 32 triliun.