Pemerintah Nilai PHK dan Pemangkasan Gaji Turunkan Daya Beli RI Selama Pandemi

Merdeka.com - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede, buka suara terkait penyebab turunnya daya beli masyarakat. Menurutnya, faktor utama penyebab penurunan daya beli masyarakat ialah penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

"Penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penyebab turunnya daya beli masyarakat," ujar dia dalam Media Discussion bersama Sekretariat Komite PC-PEN, terkait 'Daya Beli Masyarakat di tengah Pandemi Covid-19', Senin (5/10).

Pardede juga mengatakan, selama pandemi Covid-19 berlangsung, mengakibatkan terpangkasnya penjualan retail. Alhasil industri dalam negeri mengalami penurunan produksi secara drastis. Sehingga penurunan omzet usaha menjadi tak terhindarkan.

"Hal ini tercermin dari penurunan business sentiment. Yang mengarah pada penurunan Indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia," terangnya.

Alhasil fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK), sambung Pardede, marak terjadi pada dunia Ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, pengurangan gaji, dan pengurangan pendapatan lain harus ditanggung oleh tenaga kerja.

"Hal yang sama juga tergambar pada turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan adanya penurunan pendapatan pekerja. Jadi, turunnya daya beli masyarakat disebabkan karena penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19," tuturnya.

Daya Beli Turun, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Diperkirakan Minus 2 Persen

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara memprediksi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 kembali tumbuh negatif 2 persen. Kondisi ini terjadi akibat dampak buruk dari turunnya angka konsumsi masyarakat.

"Kita siap-siap bisa minus 2 persen akibat orang tidak mau membelanjakan uangnya," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara dalam Webinar Indonesia Millenial Financial Summit Jakarta, Senin (7/9).

Dampak lanjutan dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini akan berpengaruh pada menurunnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2020. Kontraksi ini juga bisa meningkatkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Tirta menyebut akan ada penambahan 4,86 juta orang miskin baru. Hal ini terjadi karena banyak pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yakni sebanyak 5,23 juta.

"PDB kita akan terkontraksi, kemiskinan meningkat karena banyak pegawai yang di PHK dan angka pengangguran meningkat hingga 5,23 juta orang," kata Tirta.

Akibatnya, mayoritas rumah tangga mengalami kesulitan keuangan. Setidaknya menurut data 87 persen pengusaha mengalami kesulitan keuangan dan 65 persen pekerja juga mengalami kesulitan keuangan dalam hal ini.

Sebanyak 22 persen pekerja kepala keluarga juga kehilangan mata pencaharian. Sehingga mereka menggunakan tabungan untuk bertahan hidup. 48 persen pengusaha sudah menggunakan uang tabungannya. Begitu juga dengan pekerja yang 45 persen memakai tabungannya untuk mempertahankan daya beli.