Merdeka.com - Pemerintah masih menahan berbagai jenis harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat konsumen meskipun harganya telah melonjak tinggi di tingkat global. Tak kurang dari Rp 502 triliun telah dianggarkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya setelah dihantam pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut, pemerintah masih memiliki dana yang cukup untuk terus menahan harga BBM. Salah satunya dari keuntungan yang didapat pemerintah dari penjualan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Misalnya dari windfall (boom komoditas) yang didapat pemerintah," kata Tauhid saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (14/8).

Sebagai informasi, per Juli 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus hingga Rp 106,1 triliun. Jumlah tersebut mencapai 0,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini.

Tauhid mengatakan, surplus APBN tersebut bisa digunakan untuk menambah anggaran subsidi BBM. Sehingga harga BBM bisa tetap murah meskipun ditingkat global harga minyak dunia terus merangkak naik.

Di sisi lain, tahun ini penyerapan APBN masih belum maksimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sepanjang Januari-Juli 2022, realisasi belanja pemerintah tercatat baru mencapai Rp 1.444,8 triliun atau 46,5 persen dari pagu yang dianggarkan.

Artinya, anggaran yang masih belum dibelanjakan pemerintah mencapai Rp 1.661,6 triliun. Jumlah tersebut bahkan masih sekitar 55 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. "Alternatif kedua, sampai kuartal II saja belanja pemerintah banyak yang tidak terserap," kata dia.

Dalam perhitungannya, tanpa pengendalian BBM bersubsidi, pemerintah perlu menambah anggaran sebesar Rp 41,23 triliun (dengan asumsi harga ICP USD 100 per barel). Rinciannya, untuk tambahan subsidi solar sebesar Rp 16,7 triliun. Tambahan ini digunakan untuk 2,5 juta kilo liter (kl) karena tahun kebutuhan solar bersubsidi mencapai 17,3 juta kl dari yang dialokasikan hanya 14,9 juta kl.

Sedangkan untuk pertalite, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 24,53 triliun. Adapun tambahan volumenya 5 juta kl dari alokasi awal hanya 23 juta kl sampai akhir tahun.