Pemerintah masih kaji pembeli saham Newmont
Merdeka.com - PT Newmont Nusa Tenggara memperpanjang penjualan saham atau sale purchase agreement (SPA) selama 3 bulan pada pemerintah. Namun, pemerintah masih akan membahas pembelian divestasi tersebut.
"Yang soal Newmont saya sudah dapat laporan, itu sudah diperpanjang kontraknya dan masih dalam pembahasan di pemerintah. Nanti pemerintah akan merespon," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/10).
Agus mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji apakah BUMN nasional yang membeli divestasi saham tersebut atau apakah pemerintah menyerahkan ke pemda. "Justru semua sedang dikaji dan belum bisa dibicarakan," tegasnya.
Sebelumnya, PT Newmont Nusa Tenggara memperpanjang penjualan saham atau sale purchase agreement (SPA) selama tiga bulan pada pemerintah. Newmont diwajibkan melepas 7 persen sahamnya pada pemerintah.
Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin,menegaskan pembelian divestasi saham PT Newmont ini sesuai dengan amanat UUD pasal 33.
Batas waktu pembelian saham divestasi PT Newmont akan berakhir pada 25 Oktober 2012. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung jika pemerintah ingin mengambil divestasi saham PT Newmont. Syaratnya, pembelian tersebut harus melalui Badan Usaha Milik Negara(BUMN).
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Tinjau Langsung Pembangunan Hotel Nusantara, Optimis Siap Beroperasi Agustus 2024
Tingginya minat investasi jadi bukti nyata IKN mendapatkan atensi pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaNaik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaInvestasi Properti Susah Dijual, Masyarakat Indonesia Masih Pilih Simpan Emas
Banyak masyarakat Indonesia yang memilih berinvestasi pada emas di tengah gempuran beragam pilihan investasi lain.
Baca SelengkapnyaPatut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun
Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaIndonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaJokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024
Jokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.
Baca Selengkapnya