Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah masih bisa minta 51 persen saham Freeport

Pemerintah masih bisa minta 51 persen saham Freeport Konpers Freeport. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengaku tidak menuntut porsi saham maksimal pada PT Freeport Indonesia. Sejauh ini pemerintah masih mengkaji permintaan divestasi saham Freeport.

Pemerintah masih bisa meminta 51 persen saham perusahaan tambang yang berafiliasi ke Amerika Serikat itu. Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih dalam proses renegosiasi.

"Jadi dalam divestasi kan ada yang kita minta, dia (Freeport) minta jangan segitu, kita bisa minta 51 persen," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Sementara mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Jero Wacik juga memastikan bahwa hal tersebut baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak yang tengah berjalan saat ini selesai.

"Jadi 2 tahun sebelum jatuh tempo, Freeport punya hak untuk mengajukan perpanjangan, kalau 2 tahun sebelum 2021 (berakhir masa kontrak) kan 2019, kenapa harus sekarang ributnya, itu nanti lah. Jangan semua disuruh-suruh sekarang, kalau sekarang nanti salah lagi," jelas dia.

Terkait renegosiasi kontrak karya, masih ada 112 perusahaan KK dan PKP2B yang harus melakukan renegosiasi kontrak. "Renegosiasi jalan terus, mana yang sudah selesai kita teken, mana yang belum selesai kita teruskan, ada 112 perusahaan kan," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo mengaku tidak akan menuntut porsi divestasi maksimal atas saham Freeport di Indonesia. Mereka beralasan Freeport butuh pendanaan untuk mengembangkan bisnis. Jika pengalihan saham ke pemerintah terlalu besar, dikhawatirkan aktivitas perusahaan terganggu.

Selain itu, Susilo yang mewakili Kementerian ESDM juga mempertimbangkan faktor tenaga kerja yang terserap selama ini.

"Memang ada kompleksitas tertentu, semua itu harus nomor satu negara harus dapat, kedua kita tahu perusahaan, butuh pendanaan ini kan urusannya juga pendapatan negara, dan terkait tenaga kerja," kata Susilo selepas menghadiri Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/4).

Susilo memaparkan, ada tiga kriteria yang menentukan besaran divestasi. Pertama, jika tambang itu bergerak hanya di hulu, maka pemerintah berhak menawar porsi pengalihan saham hingga 51 persen. Bila perusahaan itu mengelola bisnis hulu hingga hilir, maksimal divestasi 40 persen. Sedangkan bila sepenuhnya bergerak di hilir, maka tak ada kewajiban divestasi.

Mengingat Freeport memiliki fasilitas pengolahan, Susilo menilai tak bisa dijalankan divestasi dengan nilai maksimal 51 persen. "Ya di antara itu, pokoknya di atas 20 persen," tutupnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag

Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag

Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya

Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya

Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya