Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke depan akan fokus melayani perizinan kegiatan usaha dan pembangunan gedung atau rumah dengan menggunakan satu referensi, yakni Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Guna mensosialisasikan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN coba bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Jadi baik masyarakat mau bangun rumah, pelaku usaha mau bangun industri perdagangan dan lain-lain, referensi pemanfaatan ruangnya hanya satu yaitu Tata Ruang," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Jumat (5/3).

Abdul menyampaikan, kerjsa sama dengan BKPM dilakukan agar pelaku usaha yang mau investasi bangun gedung bisa memahami konteks tata ruang di atas lahan proyeknya.

"Kami minta ke BKPM agar ini dibuka, sehingga seluruh produk Distaru, semua produk rencana tata ruang itu semua bisa diakses secara free oleh masyarakat. Kami minta itu dibuka di BKPM," kata Abdul.

Antisipasi Menjadi Korban Bencana

Abdul pun berharap masyarakat dan pelaku usaha bisa memahami dulu konteks tata ruang di lokasi sebelum meminta permohonan izin membangun rumah atau gedung.

"Termasuk masyarakat yang membangun rumah dan lain-lain. Dia bisa melihat, oh saya akan bangun rumah ini ternyata tanahnya di sempadan sungai, di sempadan jurang. Itu mereka memahami dan tidak memaksa pemerintah daerah untuk tetap membangun di situ," imbuhnya.

Menurut dia, itu penting dipahami agar pelaku usaha dan masyarakat tidak sembarangan membangun rumah di atas tanah yang rawan terjadi bencana seperti longsor.

"Mudah-mudahan pemahaman masyarakat terhadap tata ruang yang sudah berbasis pencegahan dan mitigasi bencana bisa dipatuhi, kerjasamanya bisa membuat meringankan beban kita dalam pencegahan bencana," pungkas Abdul.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com