Merdeka.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan. Saat ini data base DTKS yang belum diverifikasi tinggal 4,6 juta.

Sebagai informasi, warga yang masuk dalam DTKS adalah mereka yang sudah tercatat di kementerian sosial sebagai warga miskin atau miskin lama dan telah mendapat bantuan dari pemerintah.

"Masalah data base dari 27 juta lebih per 1 Mei, sekarang tinggal 4,6 juta," kata Menko Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,5 juta sudah diselesaikan karena berkaitan dengan data di Papua dan Papua Barat. Lalu, data non-Papua yang ada di DTKS sebanyak 808.000 dan non DTKS tersisa 16.000. Non-DTKS bisa disebut penduduk miskin baru.

"Non papua itu ada 808 (ribu) di DTKS, non-DTKS 16.000 itu yang tersisa," kata Muhadjir.

Dia menegaskan perubahan data ini sudah berubah drastis. Hal ini terjadi karena ada data tambahan yang berangkat dari data penduduk miskin baru. "Data miskin baru justru tambah masalah cleansing ke DTKS yang ada," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Untuk itu saat ini Kemeko PMK melakukan koordinasi untuk melakukan penataan ulang terhadap DTKS. Selain itu juga ada data lama sebanyak 20 juta berstatus inklusion dan ekslusion eror. Data ini juga masih butuh pembersihan berikutnya.

Data Non DTKS Terus Dikumpulkan

Sementara itu, data penduduk miskin baru atau non-DTKS sedang dikumpulkan melalui RT dan RW setempat. Data ini nantinya dilakukan verifikasi oleh desa atau kelurahan. Kemudian diverifikasi kembali di tingkat kabupaten atau kota.

"Ini semua jadi bahan penyempurnaan DTKS yang ada," ujar Menko Muhadjir.

Oleh karena itu, Menko Muhadjir meminta waktu untuk bisa menyelesaikan pemutakhiran data DTKS agar lebih lengkap dan lebih baik. Sebab, data ini terus bergerak seiring bertambahnya jumlah penduduk miskin baru.

"Data ini terus bergerak apalagi jumlah penduduk miskin bertambah tapi belum bisa memastikan berapa tambahannya," kata Menko Muhadjir mengakhiri.