Pemerintah Jokowi Serap Rp10 Triliun dari Lelang 6 Sukuk Negara
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi kembali menyerap dana Rp10 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp19,9 triliun.
Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan hasil lelang sukuk ini memenuhi target indikatif Rp10 triliun.
Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS05112021 sebesar Rp1,15 triliun serta imbal hasil rata-rata tertimbang 3,2248 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 5 November 2021 ini mencapai Rp1,93 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 3,15 persen dan tertinggi 3,28 persen.
Untuk seri PBS027, jumlah dimenangkan mencapai Rp6,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,82968 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini mencapai Rp7,67 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4,72 persen dan tertinggi 5,00 persen.
Untuk seri PBS017, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,73928 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2025 ini mencapai Rp2,61 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,68 persen dan tertinggi 6,1 persen.
Untuk seri PBS029, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,35 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,57837 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 15 Maret 2034 ini mencapai Rp2,34 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,55 persen dan tertinggi 6,73 persen.
Untuk seri PBS004, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,66917 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037 ini mencapai Rp2,59 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,66 persen dan tertinggi 7,25 persen.
Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,65 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,25886 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp2,74 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,21 persen dan tertinggi 7,3 persen.
Dengan hasil lelang ini, maka realisasi penerbitan sukuk negara hingga Januari-Mei 2021 telah mencapai Rp109,94 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun
Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya