Pemerintah Jokowi Resmi Ajukan Perubahan Susunan Anggaran di APBN 2020 ke DPR
Merdeka.com - Pemerintah telah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kepada DPR. Desain APBN diubah karena menyesuaikan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih belum mereda.
Adapun dengan perubahan desain tersebut menyebabkan pendapatan turun dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,0 triliun.
"Belanja negara naik, dari yang semula Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun," demikian dikutip dari keterangan resmi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Senin (11/5).
Perubahan desain APBN tahun 2020 ini juga berkonsekuensi pada melebarnya angkat defisit APBN yang semula di kisaran Rp307,2 triliun atau 1,76 persen menjadi Rp853 triliun atau sekitar 5,07 persen.
Banggar DPR juga menyoroti beberapa tantangan yang bakal dihadapi pemerintah terkait penyesuaian desain APBN 2020 ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, potensi dana jejaring sosial yang bakal bertambah hingga bertambahnya beban Bank Indonesia.
Oleh karenanya, beberapa strategi memecahkan persoalan juga diusulkan Banggar DPR, misalnya seperti rekomendasi Bank Indonesia agar mencetak uang untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Banyak Anggaran untuk Atasi Corona
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajukan APBN Perubahan 2020 kepada legislatif. Langkah ini diambil karena banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona.
"Kementerian Keuangan dalam proses untuk juga mengajukan APBN Perubahan yang disampaikan kepada DPR," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
Perry melanjutkan, hal ini sudah dikomunikasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Badan Anggaran dan Komisi IX DPR-RI. Bank Indonesia mendukung upaya yang ditempuh pemerintah dalam memitigasi Corona covid-19.
Termasuk melalui split operation maupun instruksi untuk bekerja dari rumah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan OJK dan pelaku industri akan melakukan penyesuaian jam operasional yang lebih pendek.
"Ini lebih semata-mata dari aspek kemanusiaannya dari aspek kesehatannya," ungkap Perry.
Dia melanjutkan, dukungan ini tidak mengurangi komitmen Bank Indonesia memastikan semua transaksi keuangan, sistem pelayanan itu akan berjalan lancar. Ini juga dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi.
"Mendukung bagaimana kita bersama pemerintah bersama semua pihak memitigasi dampak penyebaran Corona Covid-19," kata Perry.
Ajak Kolaborasi
Perry juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi dampak yang timbul dari virus corona. Dia mengajak semua orang untuk saling menguatkan dari berbagai aspek di masyarakat.
Tentu saja sebagai umat beragama, Perry mengajak semua orang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar ikhtiar, dan doa kita itu dikabulkan. Sehingga masyarakat Indonesia bisa memitigasi dampak dari Covid-19 ini.
Baik dari aspek kemanusiaan atau aspek stabilitas ekonomi. Begitu juga aspek sosial dalam mengurangi beban masyarakat, UMKM atau perusahaan.
"Mari kita eratkan persaudaraan kita Kita gandeng tangan secara lebih berat untuk bersama mengatasi ini," kata Perry.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi
Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca Selengkapnya