Pemerintah Jokowi juga tak punya solusi hidupkan Merpati
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku berat untuk menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). BUMN tersebut sulit keluar dari kebangkrutan lantaran memiliki utang sebanyak Rp 7,5 triliun.
"Kalau menurut saya Merpati harus diselesaikan secara tuntas karena sekarang agak berat kalau Merpati dihidupkan kembali," ujar dia yang ditemui dalam Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/1).
Menurut dia, kompetisi perusahaan penerbangan sangat luar biasa. Sehingga, kata Sofyan, tidak memungkinkan untuk Merpati dihidupkan kembali.
"Jadi harus dicarikan jalan bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini one for all. Nanti kita lihat usulan Menteri BUMN," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dahlan Iskan mengaku tak mampu jika permasalahan pembayaran gaji PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) selesai di akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pasalnya, penyelesaian maskapai penerbangan perintis ini sangat rumit.
"Mudah-mudahan di akhir jabatan saya, tapi saya tidak janjikan," usai Rapat Pimpinan di Kementerian BUMN, Jakarta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaBesar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaBandara ke-25 yang dibangun pemerintah ini menghabiskan anggaran senilai Rp437 miliar.
Baca SelengkapnyaKabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya