Pemerintah Jokowi-JK tak bisa hanya bergantung pajak dari rakyat
Merdeka.com - Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, pemerintah mematok target penerimaan pajak Rp 1.294,25 triliun. Target tersebut dinilai tidak realistis dengan kondisi perekonomian saat ini apalagi kebutuhan pokok semakin meningkat.
Pemerintahan Jokowi-JK berambisi menggenjot pajak untuk memenuhi tingginya kebutuhan belanja negara. Tidak heran jika Ditjen Pajak bersemangat menyisir wajib pajak pribadi yang baru.
Bendahara Umum Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI) Titis Sosro Trirahardjo mengatakan pemerintah bisa mengandalkan pendapatan lain di luar dari wajib pajak pribadi.
"Negara tidak boleh bergantung pada pajak tetapi harus dari pendapatan usaha. Kalau misalnya perusahaan digenjot untuk peningkatan usahanya sehingga dapat menutup penerimaan negara," ujar dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu (15/4).
Saat ini pajak lebih banyak berasal dari rakyat. Sehingga, kata Titis, apabila pemerintah bergantung kepada pajak maka akan membebankan rakyat. Jika pendapatan perusahaan dapat digenjot maka pajak dari perusahaan dapat lebih tinggi dari wajib pajak pribadi.
"Jangan bebankan kepada rakyat tetapi kepada usahanya. Genjot usaha seharusnya. Kalau masih berharap dengan pajak, tidak akan bisa tercapai," kata dia.
Selain itu, pemerintah harus mendorong perusahaan-perusahaan melantai di bursa saham. Pasalnya, perusahaan terbuka mencatat seluruh transaksi keuangan setiap tahunnya. Sehingga, pemerintah bisa menghitung potensi pajak dari perusahaan tersebut.
"Dorong perusahaan biar terbuka. Jadi pemerintah bisa hitung potensi pajaknya," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPuji-Pujian AHY untuk Jokowi Usai Jabat Menteri ATR/BPN
AHY merasa bahagia karena masyarakat mencintai kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya