Pemerintah Jokowi bakal pangkas izin sektor migas dari 104 jadi 3
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengerucutkan perizinan pada sektor migas usai masuk dalam pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) migas. Nantinya, perizinan di sektor migas hanya menjadi tiga izin.
Dirketur Jenderal Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan sebelum pemangkasan perizinan ini, ESDM sudah melakukan pemotongan birokrasi secara masif. Sebab, sektor Migas sendiri terdapat 104 perizinan, yang kini hanya tinggal 42 perizinan.
"Perizinan sedang dalam pipeline (pembahasan). Dulu 104 sekarang 42. Sekarang dalam proses penurunan menjadi 20 dan selanjutnya menjadi 8 izin," ujar Wirat di Acara Indonesia Petroleum Assosiation (IPA) 2016, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (25/5).
Lebih lanjut, Wirat menjelaskan, ESDM akan terus menyederhanakan perizinan hingga akhirnya menjadi tiga perizinan saja. Sayangnya, keinginan tersebut harus tertunda sampai RUU Migas selesai.
"Perizinan akan terus turun menjadi tiga saja, tunggu RUU migas. Kalau RUU migas belum keluar, paling sedikit ada delapan peizinan, waktunya akan segera kita sampaikan" kata dia.
Wirat menambahkan, saat ini ESDM memiliki tiga izin yang hanya memerlukan proses singkat. "Bahkan, sekarang ada izin yang memerlukan waktu tiga jam saja yakni izin sementara penyimpanan dan izin sementara pengangkutan. Kalau semua syarat-syarat sudah terpenuhi, izin langsung bisa keluar melalui BKPM," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaNama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya