Pemerintah janji tak tambah utang
Merdeka.com - Kementerian Keuangan berjanji tidak akan menambah utang meski terjadi lonjakan realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari yang telah dianggarkan. Pengetatan belanja barang akan dilakukan untuk menutupi jebolnya anggaran.
Direktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofiyanto Kurniawan mengatakan, berangkat dari pengalaman konsumsi tahun lalu dan masih diselimutinya perekonomian dunia dengan ketidakpastian, membuat segala kemungkinan bisa dapat terjadi. Termasuk kemungkinan jebolnya anggaran subsidi BBM.
"Yang kita khawatirkan kalau (konsumsi BBM) sampai 50 juta KL. Apalagi jika rupiah terdepresiasi dari APBN yang Rp 9300 per USD, lifting juga turun terus, dan harga minyak USD 100 per barel di mana rata-rata Januari USD 111. Nah itu dampaknya ke subsidi akan sangat besar," jelasnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2).
Rofiyanto melanjutkan jika realisasi konsumsi BBM subsidi mencapai 50 juta KL maka anggaran subsidi akan berada di atas Rp 300 triliun. Kondisi ini diyakini sangat memberatkan anggaran negara.
Kementerian Keuangan melihat perlunya keseriusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penghematan dan menjalankan program pembatasan.
"Jadi kita coba yang bisa dikendalikan adalah menjaga volume ke arah 48 juta KL jangan ke 50 juta KL," tuturnya.
Pemerintah, kata dia, belum berencana melakukan perubahan atas APBN dalam waktu dekat. Pihaknya memilih menunggu perkembangan terkini.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaHarga beras yang melambung tinggi memaksa warga antre panjang untuk membeli beras murah.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnya