Pemerintah janji proses pemberian insentif pajak hanya 6 bulan

Merdeka.com - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tahun 2011 tentang fasilitas pajak untuk penanaman modal atau insentif. Langkah ini diambil untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya ke dalam negeri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, jangka waktu pemberian insentif selama ini dikeluhkan pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di tanah air. Proses pemberian insentif dinilai sangat lama, hampir 1,5 tahun.

"Terus kami juga membahas kecepatan proses dalam insentif. Selama ini memang cukup lama dan kecepatan ini kita akan lakukan revisi yang terkait dengan insentif," ujar dia yang ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2).

Diakuinya, revisi PP itu hanya terbatas percepatan pemberian insentif. Tidak mengubah besaran insentif yang diberikan pemerintah.

"Investor mengajukan di bulan pertama, dengan enam bulan ke depan harus membangun pabrik. Tetapi, 1,5 tahun baru dapat izinnya. Apalagi beberapa yang sudah bangun tetapi tidak disetujui. Itu yang kita bahas tadi," kata dia.

Franky memberikan bocoran, nantinya batas maksimal proses pemberian insentif hanya enam bulan. Dengan begitu, dia yakin investasi di seluruh sektor akan bergairah.

"Paling 3-6 bulan prosesnya. Kita buka ruang itu, buka insentif untuk sektor-sektor yang prioritas untuk investor sesuai dengan arahan pemerintah," ucapnya.