Merdeka.com - Pemerintah berjanji membantu masyarakat daerah dari krisis air bersih dengan membangun instalasi pipa air. Selama ini, jaringan distribusi air kerap terhambat karena keterbatasan dana pembangunan pemerintah daerah.

"Memang saya juga mendengarkan oleh direktur air minum, pipa banyak yang belum dipasangkan karena Pemda tidak punya dana untuk membeli pipa, dan memasang instalasi. Penduduk kritis butuh air, kita akan tetap membantu. Kita bangun instalasi penjernihannya kita bantu," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (24/2).

Dia mengaku pengerjaan pembangunan jaringan distribusi air di setiap daerah merupakan tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun kembali, keterbatasan kemampuan PDAM juga menjadi hambatan.

"Dulu janjinya dibangunnya sampe PDAM. Jadi karena ada PDAM yang tidak mampu makanya kita akan bantu membangun jaringan distribusi," jelasnya.

Sebelumnya, buruknya kondisi air minum dan sanitasi membuat Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 56 triliun tiap tahunnya. Buruknya kondisi ini juga membuat pembangunan Indonesia tertinggal jauh dengan Vietnam dan Myanmar.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyadari, bahkan setelah 68 tahun Indonesia merdeka, masyarakatnya belum terpenuhi hak untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang laik.

"Dampak langsung dari buruknya sanitasi dan air minum adalah keadaan kesehatan masyarakat. Ada sebanyak 1,4 juta anak menderita diare setiap tahunnya," ujarnya saat acara 'Pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional' di Gedung Balai Kartini, Jakarta.

Kondisi ini juga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebesar Rp 29 triliun di sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum dari pembentukan Pokja AMPL di 33 provinsi dan di lebih dari 340 kabupaten/kota.

"Hingga saat ini tersusun SSK (Sanitasi Kabupaten/Kota) di 225 induk kabupaten/kota dan sistem penyediaan air minum di 212 kabupaten/kota," ungkapnya.