Pemerintah incar pajak pengusaha tambang di daerah

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo | Rabu, 26 September 2012 19:53




Pemerintah incar pajak pengusaha tambang di daerah
tambang batubara. shutterstock

Merdeka.com - Pemerintah terus mengejar penerimaan pajak dari para pengusaha tambang menengah kecil yang tersebar di berbagai daerah seperti Kalimantan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengatakan jumlah pengusaha tambang dengan kapasitas menengah dan kecil, jumlahnya banyak sangat banyak dan sehingga sulit terlacak."Kami berusaha menggandeng pemerintah daerah untuk menyajikan data pemberian izin usaha," katanya.

Dia mengatakan selama ini dalam catatan tentang lokasi,alamat pengusaha tambang di daerah tidak akurat sehingga pemerintah kehilangan jejak. "Nah ini kita harus koordinasi dengan pemda," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/9).

Fuad menyesali rendahnya kesadaran para pengusaha tambang dalam menunaikan kewajibannya pada negara setelah mengeruk hasil bumi Indonesia. "Batubara dikeruk terus, tapi rakyat tidak dapat apa-apa dari penerimaan pajaknya. Ini sangat menyedihkan," ungkapnya.

Dia menegaskan pihaknya akan mengejar potensi 35 juta wajib pajak perorangan baru yang belum terangkul.Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan rasio pajak menjadi 12,87 persen tahun depan. "Iya itu bisa triliunan atau puluhan triliun," ujarnya.

Kementerian Keuangan mengaku banyak hal yang harus dibereskan pihaknya terkait pajak tambang. "Banyak yang terkait di sana, ada perhubungan, pelabuhan, dan lain lain. Ini harus dibereskan, bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak," katanya.

[arr]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Ternyata, saat tidur Chris Hemsworth lebih suka telanjang
  • Terpilih jadi ketum, Agung Laksono tegaskan Golkar tetap di KMP
  • Akhiri jabatan di KPK, Busyro siap kembali ngajar di Yogya
  • Pangkas proses perizinan TKI, Nusron akan pakai sistem digital
  • Busyro sebut isu konflik pegawai & pimpinan KPK hanya gertakan
  • Menteri Susi sebut aturan konversi LPG makin sengsarakan nelayan
  • Film dokumenter ini bakal ungkap alasan kepopopuleran FROZEN
  • Diserbu ribuan lalat warga di Sukoharjo gelar demo
  • Bayar artis Rp 5,5 juta, agensi B.A.P bantah kontrak budak
  • Kemenkeu gandeng PPATK dan KPK untuk proses lelang jabatan
  • SHOW MORE