Pemerintah Hentikan Ekspor Bahan Baku Nikel Demi Raup Untung Berlipat
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen menghentikan ekspor nikel. Sebab, selama ini hilirisasi atau proses nilai tambah yang dihasilkan tergolong rendah.
"Soal ini industri nikel, jangan sampai generasi kalian (milenial) ekspor raw material. Harus kita rubah ekspor menjadi baterai, other uses, dan stainless steel," ujar Menko dalam Webinar dikanal Zoom, Jumat (5/6).
Luhut mendorong produksi nikel harus dilakukan secara hilirisasi sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, sehingga ekspor mendatangkan manfaat. Selain itu, hilirisasi dinilai dapat menyerap pasar kerja lokal lebih luas di tengah pandemi Covid-19.
Nantinya, sektor pajak turut merasakan manfaat ekspor nikel. Hal ini dikarenakan proses hilirisasi membuat nikel mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak.
Nikel Olahan Bernilai Fantastis
Luhut menegaskan, nilai tambah bijih nikel tergolong fantastis. Melalui stainless slabs semata disebutkannya nilai keuntungan akan meningkat hingga 10 kali lipat.
Dicontohkannya, berdasarkan data Google terkait ekspor bijih nikel sebanyak 19,25 ton nilainya mencapai USD 600 juta. Jika, diproses menjadi produk steel slabs akan melonjak tajam menyentuh USD 6 miliar atau 10 kali lipat lebih.
"Nilai tambah ini yang kita kejar. Ini fakta siapa mau bantah saya silakan" tegasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut
Kebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaNgobrol Bareng Nelayan Perahu Ketek Palembang, Ganjar Tawarkan KTP Sakti dan Bentuk Koperasi untuk Modal
Solusi Ganjar itu mendapat respons positif nelayan.
Baca Selengkapnya