Pemerintah harus perhatikan 7 hal ini untuk tingkatkan investasi

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai potensi pengusaha nasional dan daerah untuk meningkatkan laju penanaman modal dalam negeri (PMDN) dari 39,6 persen menjadi 70 persen bisa terealisasi. Pasalnya, masih banyak instrumen pendukung yang belum dioptimalkan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan sedikitnya ada 7 instrumen pendukung untuk mendapatkan 70 persen laju PMDN yakni pertama, pelaku usaha dan pemerintah harus fokus dalam program hilirisasi minerba yang didasari pada UU Minerba no. 4/2009.

Kedua, keterlibatan yang baik antara pengusaha nasional dan daerah dalam program MP3EI. Ketiga, pelaksanaan program konektivitas yang berbasis maritim untuk sea short shipping, dalam rangka menghubungkan satu pulau dengan pulau lain untuk efisiensi agar siap menghadapi Asean Economy Community 2015 mendatang.

Keempat, percepatan pembangunan kawasan ekonomi di luar Jawa. Kelima, pembangunan dry port di perbatasan agar perdagangan industri bergerak cepat. Keenam, daftar negatif investasi perlu ditinjau ulang. Ketujuh, percepatan pembangunan industri primer dari hasil tambang maupun petrokimia untuk mengurangi impor bahan baku untuk industri hilir.

"Industrinya perlu dipercepat dan mendapat kebijakan dari pemerintah. Bahkan jika diperlukan UU atau Perpu, Perpres, bisa diberlakukan karena industri primer ini investasi besar dan jangka waktunya panjang," ujar Natsir dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Minggu (28/4).

Sebetulnya masih banyak lagi instrumen untuk meningkatkan PMDN, di mana efeknya akan positif pada pertumbuhan ekonomi sehingga ada pemerataan ekonomi yang tersebar di Indonesia. Kadin yakin, hal tersebut dapat dilakukan dan terwujud apabila setiap Kementerian tidak mementingkan egoisme sektoral.

"Pengusaha harusnya diajak bicara dan yang penting tidak mengeluarkan kebijakan yang tanpa dibicarakan dengan dunia usaha. Presiden kita pro kepada pengusaha tapi bawahannya kurang memahami kebijakan presiden kita, ini kan sayang buang waktu," ungkapnya.