Pemerintah Dorong Swasta Mulai Transisi Menuju Energi Bersih
Merdeka.com - Pemerintah mendorong agar sektor swasta dapat terlibat berinvestasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Terutama di tengah momen Presidensi G20 Indonesia yang tengah berlangsung karena tiga fokus utamanya yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
“Berkaitan dengan transisi energi, energi baru dan terbarukan menjadi sangat relevan (untuk saat ini),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jakarta, Jumat (11/3).
Dalam mewujudkan langkah transformatif tersebut, Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat seperti PLTA (hydropower) dan solar. Termasuk upaya untuk mengenalkan teknologi carbon capture and storage.
“Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia ,” imbuh Airlangga.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk dengan tujuan memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Dilakukan sembari mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan yang akan menguntungkan perusahaan dan investor.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar dan sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk dalam hal pendanaan dan investasi.
Maka, seluruh elemen diharapkan dapat segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen yang lebih baik di tahun 2022. Khususnya, kata Airlangga terkait dengan ekonomi hijau (green economy).
Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai Insentif
Mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif dalam mencapai penurunan emisi juga terus dikembangkan. Budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN telah dilakukan dan penerapan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim telah diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing).
Dia meyakini, transisi menuju penggunaan energi bersih bisa makin cepat terakselerasi bila semua pihak saling bekerja sama untuk satu tujuan. Sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan blue economy, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Airlangga.
(mdk/ags)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, Isu Transisi Energi Jadi Salah Satu Kunci Pemilih Muda Tentukan Presiden Selanjutnya
Pemilih muda memandang isu transisi energi sangatlah mendesak untuk diselesaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih
Memasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Bertemu Pengusaha dan Investor di Vietnam, Ini Dampak bagi Indonesia
Jokowi menyoroti pentingnya kolaborasi sektor bisnis untuk mewujudkan visi bersama kedua negara.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca Selengkapnya