Pemerintah Disebut Sulit Lakukan Sinkronisasi Data Penerima Bansos

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai sulit bagi pemerintah melakukan sinkronisasi data. Sebab pendataan yang dilakukan pemerintah dari berbagai lembaga seringnya berbeda-beda.

"Kita punya data dari Kementerian Sosial, Kantor Kepresidenan dan data PLN ini enggak pernah sama," kata Fahmi dalam diskusi FMB 9 bertamu: Apa Kabar Program Subsidi Listrik, Jakarta, Rabu (14/4).

Pembaharuan data pun tidak pernah dilakukan. Tak heran rencana penarikan subsidi gas LPG 3 kilo gram yang diserahkan langsung pada masyarakat yang membutuhkan tidak pernah terlaksana. "Di subsidi LPG 3 kilogram ini mau diserahkan ke Departemen Sosial tidak pernah terlaksana," kata dia.

Untuk itu, dari berbagai subsidi yang diberikan pemerintah, Fahmi menilai subsidi tagihan listrik menjadi yang paling efektif. Sebab pendataan yang dilakukan sesuai dengan pemakaian listrik masyarakat.

"Jadi saya kira yang dilakukan PLN ini sudah sangat tepat dan prosesnya cepat," kata dia.

Stimulus yang diberikan pemerintah pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni mengurangi beban masyarakat dan mendorong tingkat konsumsi. Dalam program subsidi tagihan listrik, dua tujuan tersebut telah dilakukan meski hasilnya belum begitu maksimal. Sebab tingkat konsumsi masyarakat masih rendah.

Namun demikian, Pemerintah tidak bisa memberikan stimulus dalam jangka panjang. Pada kondisi tertentu masyarakat juga harus membantu dengan mengurangi beban pengeluaran pemerintah.

"Stimulus ini tidak bisa dilakukan selamanya," kata dia.

Pada saatnya, stimulus ini harus dikurangi secara bertahap. Pengurangan stimulus tersebut juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat agar tidak muncul permasalahan baru.