Pemerintah Disarankan Optimalkan BPTJ Dibanding KCI Harus Diakuisisi MRT

Merdeka.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyebut bahwa integrasi PT MRT Jakarta dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bisa dilakukan tanpa harus melalui akuisisi. Salah satu caranya dengan memaksimalkan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Agus menilai, peran BPTJ sebagai regulator sebenarnya cukup bisa untuk mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek. Sayangnya, BPTJ sebagai regulator tidak bisa beroperasi penuh.

"BPTJ ini dibentuk berdasarkan Perpres sebagai regulator di Jabodetabek, tapi gagal. BPTJ tidak bisa berfungsi penuh karena ada beberapa hal yang harus dibereskan terlebih dahulu," kata Agus dalam diskusi nasional Serikat Pekerja Kereta Api pada Rabu (20/1).

Salah satu kendala BPTJ yaitu berbenturan dengan dinas perhubungan di masing-masing Pemda. Menurut Agus untuk masalah ini solusinya dengan meleburkan semua dinas perhubungan ke dalam BPTJ.

Selain itu, Agus menilai pimpinan BPTJ sebaiknya dari perhubungan darat, bukan udara seperti saat ini. Kepala BPTJ saat ini adalah Polana B Pramesti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

"Pimpinan BPTJ harus orang darat, sekarang kan orang perhubungan udara. Kita tidak bisa sederhanakan, semua moda beda jadi harus orang yang paham darat," tuturnya.

Oleh sebab itu, Agus pun menilai pengintegrasian cukup dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja BPTJ, tidak perlu membentuk perusahaan baru yang bergerak layaknya regulator. Pernyataannya ini merujuk pada PT Multi Intermoda Transportasi Jakarta (MITJ).

Apa itu MITJ?

MITJ merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Badan Usaha milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta dan pemerintah pusat lewat BUMN PT KAI. KAI dan MRT Jakarta masing-masing memiliki porsi saham 49 dan 51 persen.

Menyusul pembentukan MITJ, MRT Jakarta berencana mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dalam rangka pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek.

"Kalau bisa lupakan pengembangan perusahaan itu, perbaiki BPTJ agar bisa berfungsi dengan baik. Masing-masing berdiri sendiri saja," kata Agus.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, BPTJ harus bergerak cepat untuk melakukan perubahan dan perkembangan. Oleh sebab itu, perlu dipilih yang memiliki kompetensi.

"Orang-orang di BPTJ harus lari. Dibutuhkan orang-orang yang berkompetensi, bukan hanya pimpinan tapi juga orang-orang di bawahnya," tutur Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com