Merdeka.com - Pemerintah dinilai terlalu reaktif adanya penurunan harga minyak dunia. Hal ini membuat pemerintah tak konsisten dalam menetapkan evaluasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

"Kita memang selalu bersifat reaktif, tidak berfikir tapi emosional. Harusnya pemrintah dan DPR membuat kajian komprehensif dan punya visi yang jelas tentang pengembangan energi yang berkelanjutan," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Selasa (26/1).

Dia menjelaskan, saat penetapan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran minyak bumi. Dalam Perpres tersebut disebutkan evaluasi harga BBM dilakukan dalam waktu tiga bulan sesuai kesepakatan dengan DPR.

"Pemerintah jadwalkan penetapan harga tiap bulan. Lalu DPR protes, malah minta penetapan tiap enam bulan. Jalan tengahnya ditetapkan per tiga bulan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/1).

Menurut dia, seharusnya pemerintah menetapkan evaluasi harga BBM tidak boleh lebih dari satu bulan. Alasannya, harga minyak dunia saat ini tengah tak stabil.

"Kalau memang semua sepakat untuk turun, ya silakan saja dan Perpres harus segera direvisi. Sejak awal saya tidak setuju kalau periodenya terlalu lama, lebih 1 bulan, karena tidak adaptif terhadap fluktuasi harga seperti sekarang," kata dia.

Dia mencontohkan pada April hingga September 2015 kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur BBM tak stabil. Perusahaan minyak plat merah itu mengalami kerugian akibat dicabutnya anggaran subsidi BBM.

"Waktu harga berubah naik secara signifikan, pemerintah dan Pertamina tidak punya dana untuk menanggung perbedaan harga keekonomian dengan harga jual (rugi). Akibatnya, karena subsidi BBM di APBN sudah ditiadakan, maka Pertamina lah yang jadi korban. Hal ini sudah terjadi antara April sampai September 2015 yang lalu," pungkas dia.