Pemerintah dinilai hanya berwacana soal pengelolaan BBM

Merdeka.com - Isu strategis mengenai pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah ramai diperbincangkan di masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Padahal, beragam wacana sudah bermunculan.

Wacana yang dilemparkan ke masyarakat justru membuat bingung. "Kita sudah capek, terlalu banyak wacana, banyak ide yang dilempar ke publik tapi ada tidak yang dijalankan. Sampai sekarang tidak ada kan?," ujar pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/4).

Padahal, kata dia, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan kebijakan pengaturan konsumsi BBM dengan mobil pribadi alias plat hitam bermesin 1.500 cc atau 2.000 cc wajib membeli BBM non subsidi. Namun, kebijakan tersebut harus dimatangkan terlebih dahulu dan dikaji lebih dalam sebelum disampaikan kepada masyarakat.

Kajian tersebut harus mendalam meliputi target sasaran jumlah kendaraan, besaran penghematan, kesiapan infrastrukturnya, hingga pengawasannya. Jika ada keseriusan dari pemerintah, pihaknya yakin kebijakan ini bisa diterapkan dalam waktu dekat.

"Kalau sudah siap baru diumumkan ke publik bahwa pemerintah akan berlakukan kebijakan ini, pada bulan ini tahun ini, jangan belum siap sudah heboh duluan di masyarakat, dan akhirnya tidak dijalankan," tegasnya.

Menurutnya, secara rasional pemerintah harus mengamankan alokasi anggaran subsidi BBM yang terlalu besar. Namun, Pri Agung berharap, tidak ada lagi wacana-wacana atau ide-ide baru yang langsung dilempar ke publik tanpa dikaji lebih dalam.