Pemerintah Diminta Waspadai Dampak Larangan Ekspor Gandum India
Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menyatakan, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pangan harus dapat mengantisipasi secara efektif terkait larangan ekspor gandum yang dikeluarkan oleh India. Dia meminta pemerintah dapat meyakinkan masyarakat Indonesia berkaitan situasi global terkait pangan yang melanda di berbagai negara.
"Saya yakin negara kita ini tidak akan terpengaruh signifikan dari larangan ekspor gandum oleh India. Namun yang terjadi, situasi sulit ini tidak saja terjadi pada satu dua negara," kata Akmal Pasluddin seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (16/5).
Akmal mengungkapkan bahwa saat ini India sebagai produsen gandum, telah melarang ekspor komoditas ini disebabkan negara tersebut mengalami lonjakan inflasi makanan ritel.
"Pandemi COVID-19 dan situasi perang Rusia-Ukraina, telah mempengaruhi juga hampir semua negara pada aktivitas perdagangan maupun berkomunikasi. Kondisi inilah yang mesti diwaspadai sehingga kita selalu siap siaga pada aktivitas penjagaan perekonomian dalam negeri," papar Akmal.
Dia menjelaskan, Indonesia bermakanan pokok bukan dari bahan makanan yang barasal dari gandum yang produk turunannya antara lain berupa roti.
Meski nilai importasi Indonesia sebagai negara pengimpor gandum dengan nilai USD 3,45 miliar, masih menurut dia, namun jenis makanan tersebut dinilai dapat digantikan dengan komoditas lain.
"Masih banyak jenis makanan lain selain roti yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Namun demikian, ini mesti menjadi tantangan pemerintah agar ke depan dapat memproduksi makanan yang bersumber dari tanaman lokal. Mengkonsumsi makanan yang ditanam dalam negeri akan memperkuat ketahanan pangan nasional," ucap Akmal.
Dampak ke UMKM
Akmal berpendapat bahwa angka impor gandum Indonesia yang naik 31,6 persen dibanding tahun sebelumnya tidak akan berpengaruh drastis kepada negara ini terutama pada stabilitas pangan, asal negara ini memang benar-benar fokus pada pengembangan diversifikasi pangan tanaman lokal.
Apalagi, ujar dia, Indonesia dikenal sangat subur untuk ditanami berbagai komoditas pangan sehingga menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.
"Yang nantinya akan menemui dampak larangan ekspor gandum India sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia, bagi masyarakat Indonesia adalah pada pelaku industri kecil menengah di bidang makanan yang mesti menemukan cara agar selamat dari guncangan tingginya harga bahan baku," katanya.
Untuk itu, dia mengutarakan harapannya agar pemerintah berperan hadir untuk memberikan solusi tingginya bahan baku pada pelaku industri makanan minuman dengan memberikan alternatif usaha yang berproduksi pada bahan baku lokal, bukan impor.
Pemerintah India melarang ekspor gandum yang segera berlaku sebagai bagian dari langkah-langkah negara tersebut untuk mengendalikan kenaikan harga di dalam negeri, demikian disampaikan para pejabat setempat pada Sabtu (14/5).
Pemberitahuan itu dirilis oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Directorate General of Foreign Trade/DGFT) Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Federal India pada Jumat (13/5).
Pemerintah mengatakan hanya pengiriman ekspor yang letter of credit-nya telah diterbitkan pada atau sebelum pemberitahuan pada Jumat yang akan diizinkan. Pemerintah lebih lanjut memaparkan bahwa pihaknya akan mengizinkan ekspor atas permintaan dari negara-negara lain.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaAksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo menekankan agar Indonesia berdaulat dalam industri ponsel dan teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaMendoakan Indonesia agar mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi rakyatnya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi penguasa.
Baca Selengkapnya