Pemerintah Diminta Kejar Penghindar Pajak Dibanding Tarik PPN Sembako
Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah meminta pemerintah mengejar wajib pajak kelas kakap dibanding menerapkan PPN sembako. Sebab, jumlah potensi PPn sembako tergolong kecil dibandingkan dengan penghindaran pajak yang masih banyak terjadi.
"PPN sembako yang sudah memasukkan semua pengeluaran orang kaya dan miskin hanya Rp21 triliun di 2020. Bagaimana dengan ada potensi transfer pricing yang puluhan triliun. Atau penghindaran pajak yang puluhan triliun itu masu dikemanakan?" kata Rusli, Jakarta, Selasa (14/9).
Rusli mengatakan, jika ingin mendongkrak penerimaan pajak, pemerintah sebaikbya mengoptimalkan PPh pribadi kelas menangah atas. Hal inu diyakini mampu memberi dampak signifikan pada penerimaan pajak.
"Dari sisi pajak penghasilan, lebih baik optimasi PPh pribadi kelas menengah ke atas," jelasnya.
Selain PPh pribadi, pemerintah juga diminta menarik PPN dari barang dan minuman jadi. Sebab, konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman jadi cukup tinggi.
"Kedua optimasi PPN pada barang makanan dan minuman jadi. Itu spendingnya lumayan besar. Spending per kapita untuk makanan jadi Rp206.000 per bulan. Degan perhitungan sama pada PPN Sembako diperoleh porensi Rp16,2 triliun," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya