Pemerintah diminta fokus selamatkan APBN
Merdeka.com - Untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari defisit anggaran, pemerintah diminta kembali fokus pada program konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG).
Konversi ini diharapkan sudah terealisasi tahun depan. Untuk mempercepat dan mendorong konversi BBM ke BBG, infrastruktur dan kesiapan harus matang dan dipersiapkan sejak tahun ini.
Pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika menilai, kenaikan harga BBM tidak harus dilakukan di tahun ini. Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia yang semula tinggi, berangsur-angsur turun. Dengan demikian, pemerintah tidak harus menambah anggaran yang besar untuk pos belanja subsidi.
"Sekarang menurut saya APBN tidak apa-apa, tidak ada kenaikan tahun ini juga tidak apa apa, apalagi harga minyak trennya turun," ungkap Erani melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (3/6).
Meskipun demikian, Erani mengingatkan pentingnya kesiagaan. Pemerintah tidak boleh lengah karena kondisi ini belum tentu terjadi tahun depan. Pemerintah diminta tetap fokus pada upaya konversi atau pengalihan ke gas.
"Yang penting sekarang disiapkan infrastruktur untuk konversi ke gas. Jika ini bisa diselesaikan maka tahun depan sebagian mobil sudah pindah ke gas dan mengurangi subsidi BBM. Jadi pemerintah fokus itu saja," tegasnya.
(mdk/oer)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaUsai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSBY berharap, Prabowo kelak memimpin bangsa Indonesia mampu membenahi sistem pemilu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAntrean panjang kendaraan terjadi akibat kelangkaan BBM jelang akhir tahun. Truk-truk bahkan antre panjang bahkan hingga bermalam.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya