Pemerintah Diminta Buat Rencana Darurat Tampung Luapan Penumpang Angkutan Perkotaan

Merdeka.com - Pengamat transportasi sekaligus Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat, Muhamad Isnaeni menilai, pemerintah harus membuat rencana antisipasi adanya luapan penumpang di angkutan umum jelang diberlakukannya New Normal.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus di transportasi umum. Jadi, rencana ini harus dibuat dengan matang, tidak cuma penerapan protokol kesehatannya saja.

"New Normal ke depan di Jabodetabek karena penerapan protokol physical distancing ini 50 persen (kuota dalam transportasi), perlu ada rencana darurat seandainya terjadi penumpukan angkutan perkotaan," ujar Isnaeni dalam diskusi virtual, Rabu (27/5).

Kata dia,perlu ada penanganan khusus yang disosialisasikan di beragam transportasi umum. Transportasi dianggap sebagai kebutuhan turunan sehingga aktivitas yang akan dibuka ke depannya juga harus dilakukan secara bertahap.

Misalnya di suatu perusahaan, penerapan jam kerja bisa diatur 2 hari sekali untuk mengurangi kapasitas angkutan.

"Protokol perusahaan harus ada penyekatan karyawan, lalu masuk 2 hari sekali, itu mampu kurangi kapasitas angkutan," jelasnya.

PSBB

Sebagai informasi, saat ini operasional transportasi umum diberlakukan sesuai dengan adanya PSBB. Beragam moda transportasi seperti KRL, Transjakarta, MRT hingga LRT membatasi jam operasional mereka dengan waktu tunggu yang jauh lebih lama serta armada yang tidak banyak.

Di dalam kendaraan, diterapkan aturan physical distancing dengan pemasangan tanda dilarang duduk dan penyekatan di kursi yang tersedia. Antrean pun diatur dalam jarak sedemikian rupa, meskipun pada kenyataannya masih banyak penumpang yang berdesakan demi naik kendaraan agar tidak menunggu lebih lama.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com