Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Baru Antisipasi Resesi
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini yang menjadi bukan permasalahan resesi atau tidak, melainkan bagaimana pemerintah membangun respon dan kemudian kebijakan-kebijakan yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi sedang dihadapi.
"Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan aktivitas masyarakat terhenti, dan kemudian memberikan dampak ekonomi, ini yang harus diselesaikan. Dua permasalahan, yaitu pandemi dan masalah ekonomi sebagai dampaknya," ujar Misbakhun, seperti ditulis Minggu, (9/8).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengakui, pemerintah memang tengah melakukan upaya-upaya yang memadai untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Namun ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan seketika, tetapi ada juga permasalahan yang memang harus dihadapi dengan kebijakan-kebijakan baru.
Dengan situasi dan data-data yang ada, pemerintah melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Dia juga mendengar pemerintah tengah melakukan exercise terhadap kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan yang ada dilihat dari skala dan komplikasi yang ada. Salah satunya dengan mengatasi penurunan daya beli.
"Bagaimana mengatasi penurunan daya beli ini? Menurut saya dengan meningkatkan bantuan sosial. Kemudian kelompok masyarakat rentan, akan dibuatkan program seperti apa? Saya usulkan kalau perlu kelompok masyarakat rentan, baik individual maupun kelompok usaha, listriknya dibebaskan, cicilan motor, cicilan rumah dibiayai oleh negara. Ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli mereka. Uang yang mereka pakai untuk membayar tagihan tersebut nantinya bisa digunakan untuk menjaga kesinambungan daya beli yang mereka," jelasnya.
Setelah semua itu dilakukan menurutnya, pemerintah tinggal mencari bagaimana strategi pembiayaanya. Menurutnya, lebih dari 57 persen kontribusi pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah sektor konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya terpukul karena kondisi pandemi, sementara kebijakan pemerintah belum menyasar ke sana, maka Indonesia akan tambah terpuruk.
Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi 5,51 persen years of years (yoy). Penurunan konsumsi rumah tangga tersebut cukup dalam, mengingat pada kurtal-II 2019 lalu masih tumbuh 5,18 persen yoy.
"Makanya saya tadi katakan, seharusnya defisit itu sudah tidak lagi menjadi isu utama. Penyelamatan terhadap perekonomian negara lah yang harus diutamakan," tegas politisi dapil Jawa Timur II ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, angkat suara mengenai potensi Indonesia memasuki resesi usai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 tercatat sebesar -5,32 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi negatif tersebut belum menandakan ekonomi RI resesi.
"Sebetulnya kalau secara year on year belum (resesi). Kita belum resesi. Resesi itu secara year on year, dua kuartal (negatif) berturut-turut," ujar Menteri Sri Mulyani saat konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (5/8).
Kuartal lalu, kata Menteri Sri Mulyani, merupakan pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Pemerintah secara terus menerus akan melakukan sejumlah cara dan kebijakan agar ekonomi bangkit di kuartal III dan IV.
"Ini kuartal pertama RI kontraksi dan ini pemicu kita agar kuartal III dan kuartal IV jangan sampai negatif atau dihindarkan. Ini yang kita lakukan dan kita all out," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meminta dunia usaha turut serta membantu pemerintah membangkitkan ekonomi. "Kita harap dunia usaha dan stake holder sama-sama pulihkan ekonomi akibat pandemi Covid," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaRisma Tegaskan Siap Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Kalau Sudah Terima Undangan MK Saya Hadir
Empat menteri akan bersaksi adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Risma.
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaMensos Risma Nangis Dengar Kesusahan Warga saat Rapat dengan Komisi VIII DPR RI
Risma menangis bahkan sampai menundukan kepalanya, wajahnya pun memerah. Dia terlihap mengucap air matanya dengan tisu.
Baca SelengkapnyaMensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir
Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?
Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya