Pemerintah Diminta Beri Kebijakan Khusus Genjot Pemulihan Ekonomi Bali
Merdeka.com - Gubernur Bali, I Wayan Koster meminta Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik kepada Provinsi Bali dalam rangka menolong perekonomian. Sebab selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kurang sesuai dengan kondisi di Bali.
"Yang kami inginkan kebijakan spasial, kebijakan fiskal yang spesifik," kata Koster dalam Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders di Bali, Jumat (9/4).
Pemerintah memang telah memberikan berbagai kelonggaran kebijakan. Misalnya memberikan batasan pinjaman yang lebih leluasa dan bersifat akomodatif. Hanya saja pihaknya masih menunggu SOP dari pemerintah untuk perbankan agar para pelaku usaha pariwisata dan sektor penyertanya bisa segera di tolong.
"Kita tunggu SOP dari perbankan daerah agar pelaku pariwisata di Bali ini segera di tolong," kata dia.
Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Koster meminta agar aturan 3 pilar dalam pembiayaan bisa dipangkas menjadi 1 pilar saja. Tiga pilar yang dimaksud yakni ketepatan pembayaran, prospek bisnis ke depan dan kemampuan bayar.
"Jangan diterapkan 3 pilar Pak, itu kalau reguler sama dengan situasi normal.kalau bisa 1 pilar saja berkaitan dengan kemampuan bayar," kata Koster.
Koster meyakinkan para pelaku usaha di Bali ini merupakan orang-orang yang disiplin dalam membayar pajak. Sehingga bila kondisi sudah berjalan normal, pinjaman untuk modal bisnis itu akan segera dikembalikan.
"Saya yakin para pelaku usaha di Bali ini orangnya baik dan disiplin bayar pajak. Kalau sudah normal saya yakin dia akan bayar, karena itu butuh dukungan regulasi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koster mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menurunkan suku bunga acuan hingga 3,5 persen. Hanya tinggal menunggu eksekusi dari kebijakan penurunan suku bunga tersebut.
"BI sudah menurunkan suku bunga, terima kasih. Dua kebijakan ini sudah bagus tinggal operasionalnya," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca Selengkapnya, jadi kita kaji pembangunan bandara di Buleleng, agar muncul titik pertumbuhan ekonomi baru." ujar Gibran
Baca SelengkapnyaAda pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pungutan Rp150 ribu ke turis asing akan diberlakukan di seluruh pintu masuk Pulau Bali.
Baca SelengkapnyaBPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaIndikatornya antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 700 Miliar.
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengajak tokoh-tokoh Bali berkumpul tanpa memandang partai, organisasi mana dan institusi untuk merumsukan pembangunan Bali ke depan.
Baca Selengkapnya