Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Merdeka.com - Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto menyambut baik keputusan pemerintah untuk menunda proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur akibat Corona. Bahkan dia mengusulkan penundaan IKN bersifat permanen.
"Penundaan IKN oleh pemerintah saya kira positif untuk dilakukan. Tapi kalau bisa dibatalin secara permanen saja," tegas dia saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/9).
Eko menjelaskan, langkah tersebut perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih fokus dalam penanganan pandemi corona. Apalagi, pandemi yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir dinilai sangat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat.
"Memang sengajakan pernyataan keras ini dikeluarkan. Tujuannya supaya pemerintah kita lebih serius menyikapi pandemi yang terjadi. Kan di berbagai daerah belakangan ini sangat mengkhawatirkan kesehatan masyarakat," ujarnya.
Pun, kondisi keuangan negara saat ini dinilai masih memerlukan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk pembiayaan berbagai program darurat untuk memerangi virus corona jenis baru tersebut. Menyusul adanya penurunan penerimaan pajak negara sepanjang 2019, yang hanya Rp1.332,1 triliun. Untuk diketahui, Angka terus baru mencapai sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun.
"Kan dengan serapan pajak yang rendah pada tahun lalu. Maka ini juga akan menjadi beban pemerintah jika berambisi untuk tetap melanjutkan IKN ke depannya," paparnya.
Pemerintah Diminta Tahan Ego
Oleh karena itu, pemerintah diminta mau menahan ego dengan menghentikan secara permanen rencana pemindahan IKN ke provinsi Kalimantan Timur. Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk mewujudkan ambisi pemerintah saat ini.
"Jadi, kalau IKN dibatalkan makan anggaran pembangunan infrastruktur bisa dialihkan untuk menangani pandemi dan berbagai program pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Intinya fokus ke pandemi dan pemulihan itu harga mati," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaCurahan Hati Muhyani Penggembala jadi Tersangka usai Lawan Pencuri: Pak Jokowi Bebaskan Saya
Pengembala ternak Muhyani (58) yang ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan setelah melawan pencuri menitipkan pesan untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKondisi 12 Korban Tewas Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58 Alami Luka Bakar 90-100%
"Kondisi luka bakar jenazah 90-100 persen, dalam kondisi hangus,” kata Kabid Dokkes Polda Jawa Barat Kombes Nariyan
Baca Selengkapnya